AHY Kritik Batalnya Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono memberikan kritik kepada pemerintah atas pembatalan pembebasan terpidana Abu Bakar Ba'asyir.

surya/bobby kolloway
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Demokrat memberikan kritik kepada pemerintah atas pembatalan pembebasan terpidana Abu Bakar Ba'asyir.

Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai sulit untuk tak menghubungkan ketidakjelasan sikap pemerintah tersebut dengan aspek politis.

"Ada ketidakjelasan dari pemerintah. Biar bagaiamanapun, pemerintah harus memikirkan segala aspek utamanya dalam proses hukum. Hal ini tidak boleh ada nuansa politis," kata AHY ketika dikonfirmasi, Rabu (23/1/2019).

AHY mengingatkan kepada pemerintah bahwa sebaiknya tidak boleh ada intervensi politik yang dilakukan terhadap siapaun dalam kasus hukum apapun. Apalagi menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019 mendartang, pemerintah diharapkan tak melakukan intervensi terhadap hukum yang tujuannya untuk menguntungkan aspek politis pihak tertentu.

"Ini adalah masa-masa yang kompleks menuju pilpres 2019. Tentu, pemerintah harus menghindarkan dari segala bentuk tindakan yang membuat masyarakat semakin bingung dalam keputusan yang diambil oleh negaranya," katanya.

"Kita ingin yakinkan bahwa negara ini panglimanya adalah hukum bukan politik. Jangan sampai hukum dipolitisasi. Hal inilah yang harus kita jaga kedepan," tegas pria yang juga putra sulung Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

AHY menegaskan bahwa bukan hanya pada kasus Abu Bakar Ba'asyir saja, namun juga untuk kasus lainnya. "Ini yang saya maksud tidak hanya dalam kasus ini, tapi juga kasus lainnya," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya memberikan penjelasan perihal kepastian pembebasan Ustadz Abu Bakar Baasyir yang sebelumnya sempat diusahakan dari keputusan Presiden Jokowi melalui pengacaranya Yusril Ihza Mahendra.

Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan, kini permintaan pembebasan bersyarat bagi Ustadz Abu Bakar Baasyir tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah.

"Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa sore seperti dikutip dari Tribunnews.

Menurut dia, Abu Bakar Baasyir tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Syarat formil narapidana perkara terorisme, pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved