Pileg 2019

Caleg Andi Budi Minta KPU Tingkatkan Sosialisasi terkait Pemilu 2019

Pemilu yang bakal diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang dipastikan akan lebih sulit bagi masyarakat.

Caleg Andi Budi Minta KPU Tingkatkan Sosialisasi terkait Pemilu 2019
surya/fatimatuz zahro
Caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) Andi Budi Sulistijanto saat turun ke masyarakat di kampung Surabaya dapil 2, Minggu (20/1/2019).  

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemilu yang bakal diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang dipastikan akan lebih sulit bagi masyarakat. 

Khususnya lantaran di momen tersebut ada lima kertas suara yang harus dicoblos pemilih.  Yaitu kertas suara untuk Pilpres, kertas suara untuk pilek tingkat DPRD kota,  DPRD provinsi,  dan untuk DPR RI,  sekalin itu juga masih ada satu lagi kertas suara untuk DPD. 

Namun tiga bulan menjelang coblosan pemilu serentak 2019, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengerti. Bahkan terkait hari pencoblosan yang jatuh pada 17 April tahun ini dinilai masih minim sosialiasi.

Hal itu menjadi salah satu temuan caleg DPR RI dari Partai Golkar untuk Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) Andi Budi Sulistijanto. 

Saat turun ke masyarakat di kampung Surabaya, Minggu (20/1/2019). Menurutnya masih tidak banyak tahu tentang pemilu 2019 karena lemahnya sosialsiasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sosialsiasi KPU sangat kurang. Inilah tugas dari masing-masing caleg utuk bisa membantu sukses penyelenggaran pemilu. Kalau tidak bergerak, banyak hambatan di bawah," kata Andi Budi. 

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Keagamaan dan Ormas Agama ini tahu banyak masyarakat yang belum faham karena gemar blusukan.

Dalam seminggu, ia bisa turun ke 20 sampai 23 titik masyarakat. Dari kegiatan ini, Andi menemukan banyak masyarakat yang masih belum mengerti tentang pemilu 2019. Terutama dari segi mekanisme pencoblosan.

Selain menemukan lemahnya sosialisasi dari penyelenggara pemilu, Andi juga mendapatkan fakta bahwa tidak semua masyarakat pragmatis dan apatis terehadap pemilu. Fakta bahwa masyarakat pragmatis terjadi karena sistem pendekatan yang salah.

Selama ini, masyarakat hanya berhubungan dengan tim sukses dan coordinator pemenangan. Padahal, masyarakat butuh mengenal langsung terhadap calon.

"Iya (pragmatis), kalau hanya didatangi oleh relawan dan koordinator, itu tentu membuat masyarakat pragmatis. Tapi kalau turun langsung yang diuntungkan adalah esensi suatu hubungan. Karena wakil rakyat dan rakyat yang diwakili butuh kehadiran wakilnya," ucapnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Lakpesdam PBNU ini memandang ada fenomena baru di masyarakat. Dimana caleg DPR RI bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa membuat mereka senang.

Sebab, ada kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota, atau provinis, harus ada cantolan ke pusat.

"Saya banyak menangkap bahwa masyarakat ingin mengenal lebih dekat calonnya, tidak hanya dengan publikasi. Dialog langsung yang memberikan feedback. Karena dengan ini masyarakat banyak memberikan informasi yang diinginkan ke depan sehingga terjadi simbiosis mutualisme," pungkas Andi Budi.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved