Respon Iwan Fals saat Buka Polling di Twitter Usai Debat Capres 2019, 'Kalau Gini Aja Cepet Banget'

SURYA.co.id - Sejumlah orang yang mengikuti tayangan debat Capres 2019 tadi malam, Kamis (18/1/2019) beramai-ramai mengungkapkan pendapat mereka di media sosial Twitter, baik dari pengamat politik maupun artis.

Satu di antaranya yakni Iwan Fals, yang ternyata turut memberikan perhatiannya pada acara Debat Capres 2019 yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dalam unggahan media sosial Twitter, Iwan Fals tampak membuka polling dengan pilihan nomor urut Capres Cawapres 2019.

Iwan Fals ingin mengetahui siapa pilihan warganet untuk Pilpres 2019 melalui polling tersebut.

• Tanggapan Fahri Hamzah Soal Debat Pilpres 2019 Putaran Pertama, Mirip Cerdas Cermat Anak SMP

• Contekan Jokowi Disorot saat Debat Capres 2019, Ruhut Beber Isinya dan Serang Balik Prabowo

• Fakta di Balik Serangan Jokowi ke Prabowo Soal 6 Caleg Gerindra Mantan Koruptor, Ini Datanya!

Tak berselang lama setelah mengunggah polling tersebut, Iwan Fals tampaknya kaget dengan respon yang diberikan warganet.

Iwan Fals mengaku cukup kaget lantaran respon warganet yang begitu cepat memberitahukan pilihan mereka.

"Busseet dah, klo ginian responnya cepat banget ya..." tulis Iwan Fals.

Cuitan berupa polling yang telah dibuat Iwan Fals itu pun mendapat reaksi beragam dari Warganet.

Hal itu terlihat dari 1,7 ribu pengguna Twitter yang tampak membagikan kembali cuitan tersebut.

Serta ada 316 pengguna Twitter yang membalasnya.

• Kelemahan dan Kelebihan Xiaomi Redmi Note 7, Ponsel yang Mengunggulkan Kamera 48 Megapiksel

• Belum Pernah Terekspos, Mantan Pacar Bertemu Raffi Ahmad di Jepang, Lihat Reaksi Nagita Slavina

• Viral Rusli Nelayan yang Ngaku Melihat Pesawat Malaysia Airlines MH370 Jatuh, Berani Sumpah Alquran

Dalam debat Capres 2019 putaran pertama yang digelar Kamis (17/1/2019) tadi malam, ada empat tema yang diangkat yakni, hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Hal menarik yang terjadi dalam debat Capres 2019 semalam ialah ketika moderator Ira Koesno memberikan pertanyaan kepada pasangan capres cawapres nomur urut 01, Jokowi yang betemakan hukum.

Pertanyaan tersebut yakni di masyarakat kerap dipertentangkan antar ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakkan hukum harus ditegakkan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian.

Jokowi pun menjawab kalau seharusnya jangan dipertentangkan antara HAM dengan penindakan hukum.

Menurutnya, penindakan hukum yang sesuai prosedut bukan lah pelanggaran HAM.

"Misal penahanan terhadap tersangka memang tentu merampas kemerdekaan seseorang, tapi penegakan hukum melindungi masyarakat. Misal tersangka kroupsi ditahan itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang harus ditegakkan, dan kita ingin aparat kita bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tak menghilangkan barang bukti, yang kedua tersangka tak melarikan diri dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosuder, silahkan ada mekanisme yang bisa ditempuh," ujarnya.

Cawapres Maruf Amin pun tak menambahkan jawaban Jokowi dan mendukung semua pernyataan Jokowi.

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto pun mendapat kesempatan untuk menanggapi jawaban Jokowi.

Dalam tanggapannya, Prabowo Subianto mempertanyakan kepada Jokowi soal masih ada perasaan di masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum oleh aparat kadang berat sebelah.

Ia pun mencontohkan kasus soal ada kepala desa di Jawa Timur yang dipenjara karena mendukung Prabowo-Sandi.

"Sebagai contoh kalau ada kepala daerah yang mendukung paslon 1 itu gakpapa, tapi ada kepala desa di jatim yang menyatakan dukungan kepada kami itu sekarang ditahan. Saya kira ini ada perlakuan tidak adil, dan menurut saya pelanggaram HAM, karena menyatakan pendapat dijamin UUD, siapa pun boleh menyatakan pendapat mendukung siapa pun," ucapnya.

Mendengar tanggapan Prabowo Subianto, Jokowi pun lantas langsung memberikan sanggahannya.

Jokowi pun meminta kepada Prabowo untuk tidak menuduhnya.

"Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo, karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan aja ke aparat hukum, jangan ini grasak-grusuk menyampaikan sesuatu," ucap Jokowi.

Malahan, Jokowi pun menyinggung soal kasus Ratna Sarumpaet yang ketahun berbohong setelah mengaku telah dianiaya.

"Misal jurkam Pak Prabowo katanya dianiaya, mukanya babak belur kemudian konpres bersam-sama, akhirnya yang terjadi ternyata operasi plastik. Kalau ada bukti silahkan lewat mekanisme hukum, buktikan lewat bukti yang ada, kenapa harus menuduh seperti itu," ucapnya.

• Viral Harta Warisan Olga Syahputra Dikuras Keluarga, Ini Tanggapan Ruben Onsu & Uya Kuya

• Alasan Via Vallen Tonjok Penonton usai Manggung, Kurang Ajar Banget, Katanya - Lihat Video!

• Bibi Bocorkan Isi DM Instagram Miliknya Usai Vanessa Angel Jadi Tersangka, Banjir Dukungan

Kata Prabowo Soal Hukuman Pelaku Korupsi

Tema korupsi diangkat dalam debat Pilpres 2019 malam ini, Kamis (1/1/2019) antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sang moderator, Imam Priyono melontarkan pertanyaan kepada pasangan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pertanyaan bertema korupsi tersebut berbunyi, 'birkokrasi merupakan ujung tombak negera untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya memberantas korupsi. Bagaimana langah-langkah anda untuk mewujudkan birokrasi yang terbebas dari korupsi?'.

Prabowo Subianto menjawab kalau akar masalah korupsi yang dilakukan para birokrat adalah penghasilan para PNS yang dinilai masih kurang.

"Akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas birokrat dengan realistis. Kalau ada yang bertanya uangnya dari mana? saya akan tingkatkan tax rasto yang sekarang berada 10 persen atau kurang. Saya akan kembalikan ke angka 16 persen, mungkin kita akan dapat 60 miliar dolar lebih," ucap Prabowo.

"Saya akan perbaiki gaji-gaji semua birkorat, perbaikan pegawai negeri, jamin kebutuhan-kebutuhan dia," tambah Prabowo.

Bila ada PNS yang melakukan korupsi, dia menyarankan untuk tindak sekeras-kearasnya.

Bahkan kalau perlu para pelaku korupsi diasingkan ke pulau terpencil.

"Kalau perlu kita contoh negara lain, kita taruh di pulau terpencil, suruh tambang pasir turus menerus mungkin," ucap Prabowo.

Ia mengatakan, tak masuk akal bila pejawat pemerintah yang memiliki peran penting mendapatkan penghasilan yang begitu kecil.

Selain itu, Prabowo juga berjanji akan memperkuat KPK, dan berencana mendirikan KPK di daerah-daerah.

"Kami akan perkuat KPK, akan buat KPK di daerah di provinsi-provinsi, Kami akan tambah anggaran KPK.KPK harus menjadi penegak anti korupsi," ucapnya.