Fakta di Balik 'Serangan' Jokowi ke Prabowo Soal 6 Caleg Gerindra Mantan Koruptor, Ini Datanya!

Fakta terungkap di balik 'serangan' calon presiden (capres) nomor urut 1 Jokowi ke capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres-cawapres

Editor: Musahadah
Tribun Images
Fakta di Balik Serangan Jokowi ke Prabowo Soal 6 Caleg Gerindra Mantan Koruptor 

SURYA.CO.ID - Fakta terungkap di balik 'serangan' calon presiden (capres) nomor urut 1 Jokowi ke capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres-cawapres 2019 yang digelar, Kamis (17/1/2019).

Dalam debat yang dipandu Ira Koesno dan Imam Prayogo itu, Jokowi melemparkan pertanyaan soal jumlah calon legislatif mantan napi koruptor yang diusung oleh Partai Gerindra.

Jokowi yang diberi kesempatan untuk bertanya oleh moderator debat mengawali pertanyaannya dengan menyodorkan data Indonesian Cooruption Watch (ICW). 

Dalam data itu, kata Jokowi, Partai Gerindra disebut paling banyak mengusung caleg mantan napi koruptor. 

Jokowi menanyakan tentang hal itu kepada Prabowo mengingat Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. 

"Menurut ICW, partai yang bapak pimpin, termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tau, caleg itu yang tanda tangan ketua umumnya. Berarti pak Prabowo yang tandatangan. Bagaimana bapak menjelaskan mengenai ini," tanya Jokowi seperti dikutip dari tayangan live KompasTV. 

Atas pertanyaan Jokowi, Prabowo mengaku belum mendapat laporan tentang itu. 

Ia juga menganggap data ICW sangat subjektf. 

"Kalau ada bukti laporkan ke kami," ujar Prabowo. 

Fakta di Balik Serangan Jokowi ke Prabowo Soal 6 Caleg Gerindra Mantan Koruptor
Fakta di Balik Serangan Jokowi ke Prabowo Soal 6 Caleg Gerindra Mantan Koruptor (Tribun Images)

Jokowi yang diberi tanggapan kembali menegaskan pertanyaannya. 

Jokowi mengaskan yang ia maksud adalah mantan napi korupsi yang dicalonkan sebagai caleg. 

"Itu ada. ICW memberikan data itu jelas sekali, ada enam yang bapak calonkan," kata Jokowi

Atas balasan Jokowi, Prabowo kemudian menganggap hal itu sebagai demokrasi. 

Jika caleg mantan napi korupsi itu tak disukai masyarakat tentu tidak akan dipilih. 

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved