Breaking News:

Lampiran Tambang Emas Blok Silo di Jember Dicabut, Warga Silo Sujud Syukur

Majelis pemeriksa sidang mediasi gugatan Pemkab Jember atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM merekomendasikan dicabutnya lampiran Blok Silowarga Silo

Penulis: Sri Wahyunik | Editor: Eben Haezer Panca
ist
Sejumlah warga penolak tambang emas di Silo, Jember, sujud syukur setelah sidang non litigasi pencabutan lampiran blok silo 

SURYA.co.id | JEMBER - Majelis pemeriksa sidang mediasi gugatan Pemkab Jember atas terbitnya Peraturan Menteri ESDM No 1802K Tahun 2018, merekomendasikan dicabutnya lampiran Blok Silo di peraturan tersebut.

Lampiran Blok Silo merupakan salah satu lampiran dari Permen yang berisi tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia tahun 2018.

Blok Silo disebut masuk dalam WIUP dan WIUPK untuk pertambangan mineral jenis emas.

Saat warga mengetahui Permen tersebut, warga pun menolak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember akhirnya mengajukan gugatan pencabutan lampiran Blok Silo itu ke Kementerian Hukum dan HAM RI. Rabu (9/1/2019), majelis pemeriksa gugatan tersebut mengeluarkan keputusannya di sidang kedua.

"Salah satu kesimpulan kami bahwa harus ada pencabutan jika prosedur rekomendasi dan persetujuan bupati tidak bisa dihadirkan di sidang ini," ujar Nasrudin, ketua Majelis Pemeriksa.

Sidang kedua ini berlangsung di Kantor Kemenkum HAM Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Bupati Jember, Faida dan Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief, hadir dalam sidang tersebut. Perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jatim dan Kementerian ESDM juga hadir di persidangan itu.

Majelis pemeriksa mengeluarkan rekomendasi supaya lampiran Blok Silo di Permen itu dicabut karena keluarnya lampiran tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Menteri bisa mengeluarkan Permen dengan sejumlah lampiran daerah yang disebut diberikan WIUP dan WIUPK harus melewati prosedur adanya koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat. Koordinasi itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi setempat.

Dalam kasus munculnya lampiran Blok Silo, Pemkab Jember merasa tidak pernah diajak berkoordinasi dengan Pemprov Jatim.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved