Berita Kediri

Dua Bulan PPK di Kabupaten Kediri Belum Terima Honor, KPUD Alasan begini

Honorarium petugas PPK dan Sekretariat PPK di Kabupaten Kediri untuk bulan November dan Desember 2018 masih belum dibayarkan.

Dua Bulan PPK di Kabupaten Kediri Belum Terima Honor, KPUD Alasan begini
surya/hanif manshuri
Suasana pelantikan salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)di Jatim. PPK di Kabupaten Kediri mengaku dua bulan belum terima honor. 

SURYA.co.id | KEDIRI -  Honorarium petugas PPK dan Sekretariat PPK di Kabupaten Kediri untuk bulan November dan Desember 2018 masih belum dibayarkan. Total honor yang belum diberikan jumlahnya mencapai Rp 418.600.000.

"Kami meminta kejaksaan maupun kepolisian untuk mengusut tuntas terkait dengan persoalan tersebut," tandas Taufik Dwi Kusuma dari LBH Al Faruq Kediri, Minggu (6/1/2019).

Diungkapkan Taufik Dwi Kusuma, persoalan honorarium ini setiap tahun terus berulang kali terjadi. Sehingga masalah ini harus menjadi perhatian bersama agar KPU Kabupaten Kediri berani transparan dalam pengelolaan anggaran maupun kegiatan.

Dari informasi yang diterima Taufik, masalah honor petugas PPK dan sekretariat PPK se Kabupaten Kediri yang belum terbayarkan selama 2 bulan hanya terjadi di Kabupaten Kediri.

"Kalau masalah ini hanya terjadi di Kabupaten Kediri berarti ada yang salah dalam tata kelola anggaran, bahkan kami menduga disalahgunakan," ungkapnya.

Taufik juga menyoroti kegiatan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Kediri, dimana setiap kegiatan selalu dilakukan di hotel.

"Kalau mengadakan kegiatan di salah satu hotel, tapi malah lupa untuk memberikan haknya PPK selama dua bulan," ujarnya.

Ditambahkan Taufik, sebanyak 26 PPK di Kabupaten Kediri sudah mengirimkan surat permohonan kepada KPUD Kabupaten Kediri untuk segera membayar honorariumnya.

"Jika KPUD Kabupaten Kediri tidak segera membayar honorarium PPK, maka sangat dimungkinkan 26 PPK bakal mogok kerja. Masalah ini akan menghambat tahapan atau proses pelaksanaan Pemilu 2019," jelasnya.

Sedangkan Ketua KPUD Kabupaten Kediri Sapta Andaruisworo saat dikonfirmasi menjelaskan, persoalan honor PPK bukan tidak terbayarkan, tetapi masih tertunda pembayaran honor dua bulan terakhir. Dijelaskan Sapta, saat ini persoalan honor PPK masih on proses ke KPU RI.

"Kita upayakan bisa segera bisa dicairkan," jelasnya.

Sementara data yang diterima Surya.co.id, honor ketua PPK Rp 1.850.000 per bulan, anggota PPK 2 orang Rp 3.200.000 per bulan, sekretariat Rp 1.300.000 per bulan, anggota sekretriat 2 orang Rp 1.700.000 per bulan.

Total honor untuk PPK setiap kecamatan mencapai Rp 8.050.000. Sehingga honor untuk 26 PPK selama dua bulan yang belum dibayar mencapai Rp 418.600.000.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved