Penyebab Banyak Program Pemkab Jombang Tak Direalisasi hingga Silpa Mencapai Rp 400 Miliar

Surya.co.id | JOMBANG – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tahun 2018 cukup tinggi, yakni hingga Rp 400 miliar.

Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat atau hearing antara Komisi B DPRD dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Jombang, membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan serapan anggaran APBD 2018, Jumat (4/1/2019).

Ketua Komisi B DPRD Jombang, Rahmad Abidin, mengungkapkan, meski kecil, secara umum pendapatan naik.

Namun di satu sisi banyak program yang telah disusun dan direncanakan tidak berjalan sesuai rencana kegiatan.

Di antaranya terjadi di dua dinas, yakni di Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

“Dua Dinas ini, jika dirinci banyak prgram yang tidak jalan. Padahal secara umum pendapatan naik, walaupun kecil,” ujar Rahmad.

Selain banyak program yang tidak teralisaai, dalam hearing tersebut terungkap beberapa faktor yang menyebabkan adanya Silpa pada APBD 2018, antara lain, karena PAD naik.

“Ada beberapa OPD yang pendapatanya melampaui target meski target sudah dinaikkan. Seperti Dinas Penanamna Modal dan Perizinan, Rp 7 miliar lebih, naik menjadi Rp 8 miliar lebih, Lalu Dinas Perhubungan juga naik,” jelasnya.

Rahmad berharap, tahun ini seluruh program yang telah disusun dalam APBD 2019 bisa berjalan sesuai rencana kegiatan sehingga penyerapan anggarannya optimal.

APBD Kabupaten Jombang sendiri tahun 2019 ini digedok sebesar Rp 2,49 triliun. Jumlah itu sedikit turun dari tahun 2018 lalu, yang sebesar Rp 2,5 triliun lebih.

Hearing juga menyorot tunggakan klaim BPJS di RSUD Jombang. Menurut Rahmad, jika tunggakan BPJS tidak segera diselesaikan, akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di RSUD Jombang.

“Sebab sebelum ada BPJS uang di kas RSUD Jombang ini bisa sampai Rp 34 miliar. Sekarang malah kebalikannya, terus berkurang,” pungkasnya.