Press Release

ECOTON Gugat Tiga Instansi Pemerintah Terkait Masalah Lingkungan di Kali Brantas

ECOTON Gugat Tiga Instansi Pemerintah Terkait Masalah Lingkungan di Kali Brantas

ECOTON Gugat Tiga Instansi Pemerintah Terkait Masalah Lingkungan di Kali Brantas
ECOTON
ECOTON Gugat Tiga Instansi Pemerintah Terkait Masalah Lingkungan di Kali Brantas 

SURYA.co.id - Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap tiga instansi pemerintahan, pada Jumat (4/1/2018).

Ketiga instansi tersebut yakni, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Gugatan ini diajukan karena ECOTON menganggap ketiga instansi pemerintah itu gagal dalam menangani permasalahan lingkungan terkait banyaknya ikan yang mati massal (Iwak Munggut) di Kali Brantas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Sesuai dengan UU no 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara jelas ketiga instansi pemerintahan itu memiliki tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan.

Oleh sebab itu, ECOTON menuntuk ketiga instansi pemerintahan itu untuk memberi hukuman pada pelaku pembunuhan ikan massal di Kali Brantas, serta membentuk dan melaksanakan patroli Kali Brantas dengan melibatkan seluruh pihak yang berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap kelestarian sungai Kali Brantas.

Kemudian ECOTON juga meminta ketiga instansi untuk meminta maaf kepada Kali Brantas karena telah gagal memberi pengawasan dan penanganan.

Permintaan maaf tersebut harus dilakukan melalui sedikitnya 5 media, baik itu media cetak, media elektronik, dan media online.

Dalam press rilis yang diberikan, pihak ECOTON juga meminta ketiga instansi pemerintah untuk menyusun anggaran APBN 2020 untuk program pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Brantas.

Selain itu, menuntuk disusunya SOP mengenai penanganan ikan mati di Kali Brantas terkait pencemaran dan perusakan yang terjadi dan memberikan sanksi hukum yang berlaku baik sanksi administrasi, perdata, maupun pidana lingkungan hidup.

Penulis: Arum Puspita
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved