Berita Jember

Sidang Mediasi Non Litigasi terhadap Blok Silo Digelar di Kemenkumham

Tak cukup berkirim surat kepada sejumlah pihak yang berkompeten, Bupati Jember Faida, menempuh jalur mediasi melalui sidang nonlitigasi di Kemenkumham

Sidang Mediasi Non Litigasi terhadap Blok Silo Digelar di Kemenkumham
ist
Sidang pemeriksaan mediasi non litigasi di KemenkumHAM RI 

SURYA.co.id | JEMBER - Tidak cukup berkirim surat kepada sejumlah pihak yang berkompeten, Bupati Jember Faida, akhirnya menempuh jalur mediasi melalui sidang nonlitigasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Terdapat agenda sidang pemeriksaan penyelesaian sengketa pertauran perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi yang nantinya akan menghasilkan sebuah rekomendasi melalui jalur ini.

Dalam hal ini, materi pokok yang disengketakan adalah terbitnya Keputusan Menteri ESDM No. 1802 tanggal 23 April 2018 soal Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Blok Silo seluas 4023 ha dengan jenis pengusahaan bahan mineral logam emas.

Bupati Faida menyatakan bahwa upaya ini adalah upaya maksimal untuk menuntaskan persoalan tambang emas Silo.

“Bukan hanya masyarakat Silo dan sekitarnya yang menolak, tetapi seluruh masyarakat Jember, dan bukan hanya saat ini saja kami menolak, tetapi sudah mulai puluhan tahun lalu. Nah dengan terbitnya WIUP Blok Silo ini sangat meresahkan masyarakat. Untuk itu kami menempuh jalur yang sudah disediakan pemerintah melaui sidang nonlitigasi ini,” kata Bupati Faida mengutip dalam rilis yang dikirimkan Bagian Humas Pemkab Jember, Jumat (14/12/2018).

Bupati Faida berharap bahwa nantinya tidak ada lagi Blok Silo, karena masyarakat bersama pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan perekonomian melalui bidang-bidang yang lain.

Dalam sidang perdana yang digelar Jumat (14/12/2018) siang di Gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, terungkap bahwa pengajuan Blok Silo dilakukan pada 29 Februari 2016 oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur kepada Kementerian ESDM. Hal ini berdasar kepada aturan PP no 23 tahun 2014 tentang ditariknya kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota untuk lelang kepada pemerintah propinsi.

Namun dari pihak Pemprov Jatim yang diwakili oleh pihak Dinas ESDM Propinsi Jatim, tidak bisa memastikan apakah sebelum pengajuan wilayah Blok Silo untuk dijadikan wilayah tambang logam emas, sudah berkoordinasi dan meminta persetujuan dari Pemkab Jember.

Padahal, dalam PP no 23 tahun 2010, telah dijabarkan soal koordinasi penerbit perijianan dengan pemerintahan di bawahnya (propinsi, kabupaten/kota, red). “Kita akan koordinasikan terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada rekomendasi dan koordinasi antara pemprov dan Pemkab Jember waktu itu,” ungkap Harsusilo, perwakilan dari ESDM Propinsi Jatim.

Sementara perwakilan dari Kementerian ESDM menegaskan bahwa sesuai aturan, memang kewenangan pengajuan wilayah tambang ada di pemerintah propinsi. “Tapi dalam aturan itu pula disebutkan bahwa pemerintah propinsi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kabupaten/kota dimana lokasi tambang berada, dan asumsi kami bahwa pada saat itu, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember. Memang tidak disebutkan dengan jelas bentuk koordinasi itu, apakah dengan surat atau sekedar rapat koordinasi,” ungkap Soni Hadi, dari Kementerian ESDM.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved