Pedagang Pasar Tulangan Sidoarjo Protes Luas Stan Tak Sesuai Perjanjian

SURYA.co.id | SIDOARJO - Luas stan yang diterima oleh pedagang Pasar Tulangan Sidoarjo tidak sesuai dengan klausul yang ada dalam perjanjian. Pedagang pun merasa harga sewa yang harus mereka bayar kemahalan.

Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Tulangan, Nur Syaid, saat hearing dengan Komisi B DPRD Sidoarjo di gedung dewan, Jumat (14/12/2018).

"Luas stan yang diterima pedagang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pengembang," urai Nur Syaid dalam acara dengar pendapat yang juga dihadiri oleh perwakilan dari pihak pengembang pasar ini.

Ya, pembangunan Pasar Tulangan memang dikerjasamakan melalui Build Operate Transfer (BOT) antara Pemkab Sidoarjo dengan PT Wahyu Graha. Artinya, pedagang membeli atau sewa stan ke pihak perusahaan yang membangun dan mengelola pasar ini.

Diuraikan Nur Syaid, ada sejumlah variasi harga yang ditawarkan oleh pihak pengembang untuk pedagang yang menempati pasar ini. Mulai dari harga Rp 10 juta, Rp 13 juta, hingga Rp 15 juta.

Namun, para pedagang merasa bahwa stan yang mereka terima lebih kecil. Dicontohkan, stan yang harganya Rp 10 juta dengan ukuran 1,5 x1,5 meter nyatanya tidak sesuai realisasi.

"Pedagang hanya menerima luasan bangunan 1,2x1,2 meter. Ini kan tidak sesuai kesepakatan,” keluhnya.

Selain itu, pedagang juga meminta agar pasar modern tersebut ditata dan dikelola dengan baik. Termasuk antisipasi adanya PKL dan pedagang yang di luar HPP Tulangan.

Terkait keluhan ini, Direktur PT Wahyu Graha Persada, Agus Riyanto, yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan bahwa luas bangunan atau stan sudah sesuai dengan perjanjian.

Menurut dia, bangunan di setiap stan yang dianggap mengecil tersebut karena adanya dinding pemisah di masing-masing stan. "Luasannya sudah sesuai, tidak ada yang mengurangi luasan bangunan,” ujarnya.

Dikatakan dia, dalam pasar baru ini juga sudah ada 269 pedagang lama Pasar Tulangan yang tertampung di sana. Dan untuk pedagang lama, pihak pengembang tidak akan menaikkan harga stan.

"Kami sudah koordinasikan dengan Pemkab Sidoarjo, intinya harga stan tetap bisa terjangkau oleh pedagang,” tukas dia.

Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo Dhamroni Chludori mengatakan bahwa keluhan dari HPP Tulangan sudah ditampung dan telah dicarikan solusi oleh pengembang maupun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

"Semua sudah ada kesepakatan, jadi harus sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam mencari jalan keluarnya. Kita ikut mengawasi bersama," kata Dhamroni.

Dewan meminta, Pasar Tulangan harus ditata dan dikelola sesuai dengan site plan yang ada. Sementara terkait dengan adanya PKL dan pedagang di luar HPP, pihaknya berharap bisa dikomunikasikan dengan HPP Pasar Tulangan

"Solusinya bagaimana, Monggo dibicarakan yang baik. Yang penting, Pasar Tulangan tetap sesuai site plan, dan tidak kumuh," ujar dia.

Pasar yang dikerjasamakan melalui BOT itu juga diharapkan bisa jadi percontohan. "Dan tentunya, kerjasama selama 20 tahun tersebut harus tetap dalam pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan," tandasnya.