Berita Surabaya

Kejar Deadline, Risma Minta Pemkot Surabaya Kebut Cetak E-KTP Hingga Lembur 24 Jam

Akhir tahun ini selain mengebut jemput bola warga yang belum rekam e-KTP, Pemkot Surabaya juga akan siap lembur pencetakan e-KTP

Kejar Deadline, Risma Minta Pemkot Surabaya Kebut Cetak E-KTP Hingga Lembur 24 Jam
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Pelayanan kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya di Gedung Siola yang termasuk didalamnya menangani perekaman dan pencetakan e-KTP. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkomitmen bahwa semua warga Kota Pahlawan yang sudah rekam e-KTP akan selesai pencetakannya pada akhir tahun 2018 ini.

Hal itu mengingat bahwa akhir tahun ini menjadi deadline dari Kementerian Dalam Negeri bahwa jika ada warga yang sudah dewasa mulai usia 17 tahun dan belum melakukan perekaman e-KTP maka data NIK akan terblokir.

Untuk itu, Risma mengatakan, akhir tahun ini selain mengebut jemput bola warga yang belum rekam e-KTP, Pemkot Surabaya juga akan siap lembur pencetakan e-KTP.

"Kita akan kebut cetak e-KTP. Hari Sabtu-Minggu kita akan lembur 24 jam. Kita akan kerjakan pencetakan e-KTP itu," kata Risma.

Ia mengatakan sampai akhir tahun ini semua warga yang sudah rekam dan belum cetak e-KTP akan semua mendapatkan fisik e-KTPnya.

Saat ini jumlah warga Surabaya yang belum melakukan rekam e-KTP mendapai 120 ribu warga. Yang jumlahnya terus menurun lantaran sudah banyak yang melakukan perekaman e-KTP.

"Harus nutut semua tercetak. Tapi ya nggak bisa semua karena anak usia 17 tahun kan setiap hari ada. Tapi aku mau tahun ini kita habiskan pencetakannya untuk yang sudah rekam," kata Risma.

Ia mengaku sudah memberikan imbauan ke petugas yang menangani pencetakan e-KTP baik di kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Risma ingin tahun 2019 semua sudah memegang fisik kartu tanda penduduk elektronik mereka. Sehingga jika ada kebutuhan yang membutuhkan kartu identisias berupa e-KTP warga sudah tidak bingung lagi.

"Ya dikebut. Kalau blankonya kurang kita akan langsung minta ke Kementerian Dalam Negeri, ke pusat sana," kata Risma.

Terlebih, sebagaimana diketahui di tahun 2019 nanti juga ada agenda politik besar. Yaitu Pileg dan Pilpres.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved