Berita Surabaya

KPK dan Perguruan Tinggi Gelar Diskusi Tekan Angka Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng Universitas Airlangga menggelar diskusi publik pencegahan korupsi di sektor politik,

KPK dan Perguruan Tinggi Gelar Diskusi Tekan Angka Korupsi
surabaya.tribunnews.com/sulvi sofiana
Diskusi publik KPK untuk menekan angka korupsi di Aula Amerta Universitas Airlangga pada Kamis (13/12). 

SURYA.co.id | SURABAYA – Komisi Pemberantasan Korupsi menggandeng Universitas Airlangga menggelar diskusi publik pencegahan korupsi di sektor politik, Kamis (13/12/2018). Diskusi publik turut dihadiri oleh perwakilan Bawaslu, KPUD, dosen, partai politik, dan mahasiswa.

Giri Suprapdiono, direktur pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK hadir mengatakan perlunya apresiasi kepada pejabat publik dengan memberikan gaji yang logis sehingga mereka dapat menjaga integritas.

“KPK tidak mau dijadikan sebagai PNS. Gaji penyidik KPK minimal 20juta. Sehingga kami terus berupaya untuk menjaga integritas dan profesional,” papar Giri Suprapdiono.

Menurutnya, seseorang yang mau mencalonkan tanpa politik uang saja sudah keluar banyak uang. Sehingga, kebanyakan parpol di Indonesia memikirkan, pertama, bagaimana mereka terpilih kembali dan kedua bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan.

"Hal itu yang menjadi salah satu penyebab pejabat melakukan korupsi dalam menjalankan amanah jabatannya.
Maakanya, diperlukan manajemen dan sistem yang logis untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat di Indonesia,"lanjutnya.

Sementara itu Moch Nurhasim,peneliti utama di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan terdapat empat persoalan integritas partai politik.

Keempat persoalan itu adalah ketiadaan standar etik partai, tantangan demokrasi internal, problematika pendanaan parpol, dan problematika kaderisasi dan rekrutmen.

Saat ini, KPK, LIPI, dan sejumlah partai politik menyepakati adanya SIPP (Sistem Integritas Partai Politik). SIPP menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.

Dikatakan Nurhasim, SIPP mengamanatkan pelaksanaan sistem integritas yang dapat diinternalisasikan pada setiap partai politik.

“SIPP menjadi satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas oleh seluruh kader parpol dalam pelaksanaan fungsi pokok parpol,” terang Nurhasim.

Ada beberapa keuntungan pengaplikasian SIPP. Antara lain, menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, dan menghasilkan tata kelola keuangan yg transparan dan akuntabel.

Diskusi publik ini ditutup dengan pembacaan kesimpulan oleh moderator. Diskusi publik ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Anti Korupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini mengambil tema politik.

Foto : Diskusi publik KPK untik menekan angka korupsi di Aula Amerta Universitas Airlangga pada Kamis (13/12).

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved