DPRD Sidoarjo

Prioritaskan Urusan Publik, DPRD dan Pemkab Sidoarjo Tuntaskan Pembahasan APBD 2019

APBD 2019 telah rampung dibahas oleh Pemkab dan DPRD Sidoarjo. Rinciannya, jumlah pendapatan daerah mencapai Rp 4,2 triliun.

SURYA.co.id/m taufik
PARIPURNA - Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan saat memimpin rapat paripurna bersama Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, Wakil Bupati Nur Ahmad Syaifuddin, dan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. 

SURYA.co.id | SIDOARJO – APBD 2019 telah rampung dibahas oleh Pemkab dan DPRD Sidoarjo. Rinciannya, jumlah pendapatan daerah mencapai Rp 4,2 triliun, belanja daerah Rp 4,8 triliun, dan pembiayaan daerah Rp 600 miliar.

Dari angka Rp 4,8 triliun itu, sejumlah urusan publik menjadi prioritas pengalokasian dana untuk belanja daerah sepanjang tahun 2019. Seperti penanganan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, dan sejumlah kebutuhan publik lain.

“Untuk frontage road misalnya. Setelah tahun 2018 dialokasikan sekitar Rp 128 miliar, tahun depan disiapkan dana sekitar Rp 100 miliar untuk pembangunan, plus Rp 50 miliar untuk dana lanjutan pembebasan lahan,” ungkap Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Targetnya, tahun 2020 sudah tak ada lagi kebutuhan pembebasan lahan. “Tahun 2020 tinggal kebutuhan untuk melanjutkan pembangunannya saja,” sambung politisi yang akrab disapa Wawan tersebut saat berbincang dengan Surya.co.id.

Selain frontage sepanjang 9,2 km untuk mengatasi kemacetan di sepanjang jalan Waru–Gedangan–Buduran, Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo bersama Badan Anggaran DPRD Sidoarjo juga tetap mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan-jalan lain di Kota Delta, peningkatan dan pembangunan jalan di sejumlah wilayah.

“Angkanya cukup besar juga, mencapai kisaran Rp 150 miliar. Karena perawatan dan pembangunan jalan juga sangat dibutuhkan di Sidoarjo,” tandas politisi PKB asal Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo ini.

Prioritas lain juga ada pada penanganan masalah banjir. Dalam APBD 2019 telah dialokasikan dana sekitar Rp 85 miliar.

Itu termasuk untuk kebutuhan normalisasi sejumlah sungai, serta kebutuhan lain dalam penanganan banjir di Sidoarjo.

Hal lain yang juga menjadi prioritas adalah penanganan kemacetan. Tahun 2019, Dewan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo menyiapkan master plan penanganan macet. Selain itu, juga telah dialokasikan sejumlah dana untuk penanganan di titik-titik yang sangat membutuhkan.

“Penanganan kemacetan itu di tahun 2019 harus diawali. Mulai dengan penanganan hal-hal kecil seperti memperlebar jalan di titik rawan macet, menambah jalan, dan sebagainya,” urai pejabat yang gemar sepak bola ini.

Halaman
12
Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved