Berita Surabaya

Mantan Wagub Bali Diduga Tipu Alim Markus, Kuasa Hukum Maspion Group: Ini Kejahatan Korporasi

kuasa hukum PT Maspion Group menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Bali yang mana kasus ini dalam tahap penyidikan.

Mantan Wagub Bali Diduga Tipu Alim Markus, Kuasa Hukum Maspion Group: Ini Kejahatan Korporasi
TribunJatim.com/Syamsul Arifin
Tim Kuasa Hukum PT Maspion Group Surabaya, yang diketuai Sugiharto (tengah) didampingi anggota tim pengacara Putu Tirtayasa (kanan) dan Direktur PT Maspion Group, Eska Kanasut (kiri), menunjukkan surat pengembangan hasil penyidikan dari Polda Bali, saat ditemui di Surabaya. Senin, (3/12/2018) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua tim kuasa hukum PT Maspion Group Surabaya, Sugiharto, menyebut dugaan penipuan tanah oleh mantan Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Ketut Sudikerta kepada Bos Maspion Group Alim Markus merupakan kejahatan korporasi.

Sugiharto mengungkapkan tak hanya ditipu, tapi Alim Markus juga dilaporkan oleh para pengacara mantan Wagub Bali itu atas tuduhan dugaan pemalsuan sertifikat tanah.

“Untuk tudingan penipuan kami sudah lebih dulu buat laporan di Polda Bali. Karena kami yang dirugikan atas terbitnya dua sertifikat di atas tanah tersebut,” kata Sugiharto, Senin (3/12/2018).

Mantan Wagub Bali Diduga Tipu Bos Maspion Alim Markus, Begini Kata Kuasa Hukum Maspion Group

Terkait tuduhan lawannya itu, Sugiharto menuturkan Alim Markus baru mengetahui ada dua sertifikat setelah pembayaran tanah selesai.

“Akta itu diputar, dan ini kejahatan korporasi. Yang diberikan ke kami justru itu surat sertifikat fiktif,” tegasnya.

Oleh karena itu, untuk langkah selanjutnya dia menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Bali yang mana kasus ini dalam tahap penyidikan.

“Proses hukum berlanjut, profesional. Tanah masih status quo dan pasti akan disita termasuk aset-aset yang ada,” tandasnya.

Sudikerta sendiri dijerat pasal akumulatif  yakni pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dan atau pasal 263 ayat 2 KUHP dan pasal 3 undang-undang RI no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan tindak pidana pencucian uang. Dengan tuntutan maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar.

Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved