Berita Surabaya

Mutasi Pejabat oleh Pakde Karwo, Tim Khofifah Sama Reaksinya dengan Gus Ipul.

Tim Navigasi Program Khofifah tidak menemukan urgensi dari mutasi lebih dari seribu pejabat di kalangan Pemprov tersebut.

Mutasi Pejabat oleh Pakde Karwo, Tim Khofifah Sama Reaksinya dengan Gus Ipul.
surya/fatimatuz zahro
Gus Hans 

SURYA.co.id | SURABAYA - Mutasi 1.017 pejabat eselon II hingga eselon IV yang dilakukan di akhir masa jabatan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menuai banyak persepsi berbeda dari banyak kalangan. 

Tak terkecuali dari Tim Navigasi Program, yang menjadi tim transisi, antara Pemprov masa jabatan saat ini dengan Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa.

Sebagaimana disampaikan oleh KH Zahrul Azar Asad, juru bicara Tim Navigasi Program, pihaknya menyebut bahwa Tim Navigasi Program Khofifah tidak menemukan urgensi dari mutasi lebih dari seribu pejabat di kalangan Pemprov tersebut.

Pakde Karwo Mutasi Pejabat Dikritik, Renville : Jangan Sangkutkan Komentar dengan Ibu Khofifah!

Reaksi Gus Ipul soal Pakde Karwo Mutasi 270 PNS Pemprov Jatim : Aneh, Ada Mutasi Besar-besaran

Kesaksian Penumpang Lion Air yang Batal Terbang dari Juanda Surabaya: Untung Belum Mengudara

Selain Prabowo Subianto, Ini Daftar Tokoh di Reuni Akbar Alumni 212 dan Fakta-fakta Lengkapnya

Selain itu pria yang akrab disapa Gus Hans ini juga menyebut bahwa sebaiknya untuk kebijakan mutasi itu juga harus ada persetujuan dari Khofifah sebagai gubernur terpilih yang akan menjalankan estafet pemerintahan setelah Pakde Karwo.

"Secara etika sebaiknya ada persetujuan dari Ibu Khofifah. Sebab Bu Khofifah kan sebagai usernya nanti," kata Gus Hans, pada Surya.co.id, Minggu (2/12/2018).

Orang dekat Khofifah ini mengatakan bahwa sebagaimana keterangan di media ada surat yang dilayangkan pada tim Khofifah terkait mutasi ini. Namun berdasarkan kabar tersebut Khofifah tidak memberikan persetujuan.

Menurut Gus Hans, bisa jadi tidak diberikannya persetujuan oleh Khofifah itu lantaran tidak ditemukannya urgensi sehingga harus mengambil langkah mutasi sebanyak 1.017 pejabat di pemerintahan provinsi Jawa Timur.

"Bisa jadi ibu Khofifah tidak menangkap urgensi dari mutasi itu. Sebab bu Khofifah orangnya realistis, jeli dan taat asas, menurut ibu jika tidak urgen ya untuk apa langkah itu diambil," kata pengasuh pesantren di Jombang ini.

Pandangan yang sama juga dikatakan Gus Hans. Bahwa memutasi sebegitu banyak pejabat di masa akhir jabatan Pakde Karwo juga membuat heran.

Kalaupun PP No 18/20016 dan Permendagri No 12/2017 yang dijadikan pedoman, menurut Gus Hans, apa benar urgensi mutasi harus dilakukan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved