Breaking News:

Pemilu 2019

Ahmad Basarah Sebut Soeharto Guru Korupsi Indonesia, Partai Berkarya : Zaman Orba Jarang Ada Korupsi

Partai Berkarya rupanya tersinggung dengan ungkapan politisi PDIP, Ahmad Basarah yang menyebut Presiden Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ahmad Basarah Sebut Soeharto Guru Korupsi Indonesia Partai Berkarya Zaman Orba Jarang Ada Korupsi. Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto (kiri) didampingi Sekjen Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang (kanan) menunjukkan nomor urut usai pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2/2018). KPU resmi menetapkan nomor urut 14 partai politik nasional dan 4 partai lokal DI Aceh untuk pemilihan umum tahun 2019. 

Ahmad Basarah Sebut Soeharto Guru Korupsi Indonesia, Partai Berkarya : Zaman Orba Jarang Ada Korupsi

SURYA.co.id | JAKARTA - Partai Berkarya rupanya tersinggung dengan ungkapan politisi PDIP, Ahmad Basarah yang menyebut Presiden Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia beberapa waktu lalu.

Selaku Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang menanggapi pernyataan Ahmad Basarah yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Maruf Amin itu. 

Andi mengungkapkan, Presiden Soeharto merupakan bapak bangsa yang tidak pernah mengajarkan untuk korupsi.

Reuni Akbar Alumni 212 - MUI Jawa Barat Sebut Melenceng ke Arah Politik, Dulu memang dipicu Ahok

Reuni Akbar Alumni 212 - FPI Sebut Nonmuslim Australia Ingin Hadir, PAN Serukan Kadernya Tidak Ikut

"Beliau ( Presiden Soeharto, red) tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di zaman beliau ( Orba, red) jarang ada korupsi seperti saat ini," ujar Andi, Kamis (29/11/2018).

Menurutnya korupsi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Oleh karena itu, maraknya praktik korupsi tidak bisa disematkan pada era Presiden Soeharto saja.

"Bahwa korupsi sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, maka julukan Bapak Korupsi tidak pantas dialamatkan kepada HM Soeharto Presiden RI ke-2 yang punya jasa membangun bangsa ini," tuturnya.

Menurutnya TAP MPR no 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN tidak hanya berlaku pada orang per orang, tapi seluruh anak bangsa, hingga munculnya lembaga KPK yang lebih spesifik untuk itu.

Jadi TAP MPR tersebut bukan konotasi dari pemberantasan KKN Soeharto.

Oleh karena itu, Andi meminta Basarah untuk tidak membawa-bawa nama Presiden Soeharto dalam membicarakan korupsi.

Halaman
123
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved