Berita Jawa Timur

Pakde Karwo Sebut Program Gubernur Baru Bisa Dimaksimalkan Melalui Perubahan RPJMD

Gubernur Jatim, Soekarwo, elah memasukkan beberapa item yang menjadi usulan Gubernur Jatim, terpilih, Khofifah Indar Parawansa, ke dalam RPJMD.

Pakde Karwo Sebut Program Gubernur Baru Bisa Dimaksimalkan Melalui Perubahan RPJMD
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Gubernur Jatim, Soekarwo berjalan bersama para anggota DPRD Jatim seusai Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Rabu (28/11/2018). Dalam rapat paripurna itu, Soekarwo mengaku bangga karena selama 10 tahun jadi Gubernur Jatim, keputusan dalam pembahasan perda di Jatim tak pernah dilakukan lewat voting. 

Menurutnya, dalam masa pemerintahan gubernur baru, penyusunan APBD memang menjadi haknya gubernur baru.

"Namun sekali lagi, harus ada perubahan. Supaya ada perubahan, harus ada RPJMD. Ini solusi konstitusional," tandasnya.

Tak hanya di Jatim, masalah ini juga dirasakan oleh gubernur lain, termasuk kepala daerah yang dilantik pada September lalu.

"Hal inilah yang kemudian menjadi masalah di gubernur lain. Sehingga, kalau mengacu pada usulan saya, aturannya memang belum ada, namun bukan kesalahan," tegasnya.

Bahkan, untuk pergantian kepemimpinan di kancah nasional pun juga demikian.

"Ini kan siklus (pergantian kepala daerah) yang sebenarnya harus dipecahkan. Bahkan, termasuk untuk presiden. Sebab, presiden baru dilantik bulan Oktober, maka untuk tahun periode presiden baru masih menggunakan anggaran yang dirancang presiden lama," lanjutnya.

"Kan tidak bisa dalam proses penyusunan APBN baru sudah hampir diputuskan. Kan tidak bisa diundur ke bulan Oktober, November, maupun Desember," pungkas pria yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim tersebut.

Dalam APBN 2019 mendatang, sejumlah program ditengarai juga mendapat masukan dari tim transisi. Di antaranya adanya anggaran yang akan digunakan di sektor pendidikan mencapai Rp5,87 triliun dari total APBD yang senilai 33 triliun (19 persen). Di antaranya akan digunakan untuk tunjangan profesi guru (Rp1,185 triliun), belanja pembangunan (Rp1,52 trilun), dana BOS (1,93 triliun), serta PPK-BLUD 20 SMK senilai Rp84,165 miliar.

Selain itu, pada Juli 2019, pemprov juga akan memberikan bantuan insentif untuk GTT dan PTT dengan total Rp224,81 miliar. Program itu masih akan ditunjang penguatan sarana prasana untuk sekolah pinggiran dan SMA khusus.

Jatim pada 2019 akan menggunakan Rp33,41 triliun sebagai belanja daerah. Anggaran ini lebih besar dari anggaran 2018 yang sebesar Rp30,7 triliun.

Sedangkan untuk pendapatan daerah senilai Rp31,82 triliun. Adanya selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut akan mengguanakan pembiayaan netto yang di antaranya mengunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2018 senilai Rp1,91 triliun. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved