Berita Sidoarjo

DPRD Sidoarjo Sebut Penanganan Sampah di Kecamatan Bukan Konsep yang Murah

"Selama program berjalan bagus dan berhasil menangani persoalan sampah, kami akan mendukungnya,"

Surabaya.Tribunnews.com/M Taufik
DPRD Sidoarjo Sebut Penanganan Sampah di Kecamatan Bukan Konsep yang Murah 

Laporan Wartawan Surya, M Taufik

SURYA.co.id | SIDOARJO - Konsep memberikan kewenangan penanganan sampah ke masing-masing kecamatan disebut bukan konsep yang murah. Namun diyakini, dengan konsistensi dan perencanaan yang matang, konsep ini bakal sukses mengatasi persoalan sampah di Sidoarjo.

Ketua DPRD SIdoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyebut, setelah program ini mulai berjalan pada 2019, pihaknya meminta eksekutif untuk membuat master plan baru dalam penanganan sampah di Sidoarjo dengan konsep baru tersebut.

"Selain pelaksanaanya terus kita awasi, koreksi, dan evaluasi, master plan sangat penting. Untuk jangka panjang, agar kinerja dan kebijakannya sesuai dengan rule yang telah ditentukan," tandas Wawan, panggilan Sullamul Hadi Nurmawan.

Mengapa disebut bukan konsep murah? dijelaskan bahwa saat awal memang hanya pengadaan satu truk, sopir, kernet, dan perlengkapan pendukungnya saja. Tapi ke depan, setelah program ini berjalan, tentu akan banyak lagi kebutuhannya.

Bisa jadi, satu kecamatan butuh sampai 10 atau 20 truk. Atau bahkan, seiring pesatnya pertumbuhan penduduk, di kecamatan tertentu butuh satu truk di setiap desa.

Belum lagi anggaran perawatan dan tenaga pekerjanya.

"Selama program berjalan bagus dan berhasil menangani persoalan sampah, kami akan mendukungnya. Tidak perlu di APBD tahun berikutnya, bisa jadi langsung dianggarkan di PAK," tegas dia.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto. Meski pada tahap awal pengadaan truk, alat, dan petugas di semua kecamatan disamakan, masing-masing satu truk, ke depan pasti kebutuhan itu tidak sama.

"Misalnya kecamatan Kota, Gedangan, Buduran dan sebagainya dengan kecamatan Jabon, Prambon dan lainnya, tentu tidak sama," urai Tarkit.

Hal ini juga harus menjadi pertimbangan dalam kordinasi yang dilakukan antara dinas sebagai kordinator dengan masing-masing kecamatan.

"Penerapan kebijakannya pun harus beda, termasuk penganggarannya," lanjut politisi PDIP tersebut.

Pengadaan alat dan perlengkapan di masing-masing kecamatan, disebut dia harus benar-benar berdasar evaluasi dan koreksi yang dilakukan. Wilayah satu dengan lainnya, tentu tidak sama kebutuhannya.

"BIsa jadi, daerah satu sudah sangat siap sehingga bisa membangun TPST atau TPA. sementara daerah lain, masih butuh proses panjang untuk menangani sampah di wilayahnya," tandas pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPRD Sidoarjo ini.

Penulis: M Taufik
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved