Berita Surabaya

Pencalonan Ma'ruf Amin Dampingi Jokowi Jadi Kontroversi Sebagian Nahdliyin, Ini Sikap PWNU Jatim

Dalam pernyataannya Gus Reza membenarkan, pencalonan Kiai Ma'ruf Amin memang menuai kontroversial secara sikap.

Pencalonan Ma'ruf Amin Dampingi Jokowi Jadi Kontroversi Sebagian Nahdliyin, Ini Sikap PWNU Jatim
Surabaya.Tribunnews.com
Cawapres KH Ma'ruf Amin 

Laporan Wartawan Surya, Pipit maulidya

SURYA.co.id | SURABAYA - Pernyataan KH Reza Ahmad Zahid Lc MA, Wakil Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur terkait sah-nya pencalonan Kiai Ma'ruf Amin mendampingi Calon Presiden Joko Widodo, ditanggapi 'gagal paham' oleh sejumlah kiai NU, yang sempat mengusulkan adanya Muktamar Luar Biasa (MLB).

"Saya dibilang gagal paham," kata Gus Reza, panggilan akrabnya yang menghubungi Surya.co.id, Selasa (27/11/2018).

Sebelumnya, Gus Reza sempat menganggapi beredarnya kabar, ulama dan dzuriyah (anak-cucu) pendiri Nahdlatul Ulama (NU) menggelar halaqah (pertemuan) kedua, di kediaman KH Hasib Wahab Chasbullah, Ponpes Chasbullah Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Rabu (14/11/2018).

Pertemuan tersebut membahas salah satunya, sepakat menyerukan agar PBNU menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) NU terkait sikap mencalonkannya Kiai Ma'ruf Amin, sebagai Calon Presiden 2019 mendapingi Joko Widodo.

Dalam pernyataannya Gus Reza membenarkan, pencalonan Kiai Ma'ruf Amin memang menuai kontroversial secara sikap. Namun secara peraturan AD/ART NU hal itu tidaklah masalah. Selama yang bersangkutan, Kiai Ma'ruf Amin meninggalkan seluruh jabatannya (rais aam PBNU) di struktur Nahdlatul Ulama (NU).

"Dalam AD/ART Nomor 5 lanjut 6 jelas," kata Gus Reza sambil menunjukkan hasil screenshoot isi AD/ART tersebut.

Isi AD/ART itu berisi penjelasan, nomor (5) Yang disebut dengan Jabatan Politik dalam Anggaran Rumah Tangga ini adalah Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubemur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Nomor (6) Apabila Rais ’Aam, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan. 

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Fatkhul Alami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved