Berita Madiun

Pemkot Madiun akan Panggil Pengusaha Tempat Hiburan Tak Berizin, hingga kini Baru 18 yang Berizin

Data Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSP-KUM) Kota Madiun, tempat hiburan yang berizin hanya 18.

Pemkot Madiun akan Panggil Pengusaha Tempat Hiburan Tak Berizin, hingga kini Baru 18 yang Berizin
SURYAOnline/rahadian bagus
Kepala DPMPTSP-KUM Harum Kusumawati, menunjukan daftar 18 tempat hiburan yang terdaftar di dinasnya. 

SURYA.co.id|MADIUN - Pemerintah Kota Madiun berpotensi kehilangan pajak atau pendapatan dari tempat hiburan. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSP-KUM) Kota Madiun, tempat hiburan yang berizin hanya 18 tempat saja.

Padahal, fakta di lapangan ada lebih dari 18 tempat hiburan di Kota Madiun dan sudah beroperasi sejak lama. Tempat hiburan yang tak mengantongi izin itu berupa tempat karaoke, resto dan kafe.

Kepala Satpol PP Kota Madiun, Sunardi Nurcahyo, ketika dikonfirmasi mengaku belum memiliki data DPMPTSP-KUM Kota Madiun. Meski demikian, pihaknya akan memanggil pihak terkait selaku pemilik usaha yang belum memiliki izin.

"Soalnya perkembangannya kan kami nggak mengikuti. Yang tidak punya izin nanti akan segera kami panggil, semua harus segera mengurus izin," kata Sunardi saat ditemui, Selasa (27/11/2018) siang.

Meski tidak mengantongi izin usaha dan sudah beroperasi, namun Sunardi mengaku tidak dapat menutup tempat hiburan tersebut. Dia beralasan, sesuai dengan arahan Wali Kota Madiun, Sugeng Rismiyanto, para pengusaha diberi kesempatan untuk mengurus izin.

"Arahannya Pak Wali kan tidak boleh (penutupan), karena itu kan berpengaruh terhadap perekonomian," katanya.

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP-KUM Harum Kusumawati, Jumat (23/11/2018) mengatakan hanya 18 tempat usaha di Kota Madiun yang terdaftar memiliki izin usaha. Dia memastikan, di luar 18 tempat usaha tersebut tidak berizin.

"Saya pastikan tidak ada. Kemarin data yang saya berikan itu yang ada izinnya saja," kata Harum.

Dia menuturkan, sesuai dengan aturan sebelum beroperasi setiap usaha harus mendapatkan izin. Harum mengatakan, tempat usaha yang tidak berizin akan berpotensi merugikan daerah karena tidak melakukan pembayaran pajak.

"Pasti itu, kan pajaknya tidak terpantu. Makanya Satpol-PP nanti pasti akan menindak, nanti pasti kami sampaikan," katanya.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved