Berita Jember

Setelah Penerimaan CPNS, Pemkab Jember Bakal Terapkan Sistem P3K

Setelah pelaksanaan CPNS tuntas, Pemkab Jember bakal memakai sistem pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Setelah Penerimaan CPNS, Pemkab Jember Bakal Terapkan Sistem P3K
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Bupati Jember, Faida (kedua dari kiri) saat ngopi bareng Kepala BKN, Bima Haria Wibisana (paling kiri) di Pendapa Wahyawibawagraha Pemkab Jember, Jumat (16/11/2018) 

SURYA.co.id | JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bakal memakai sistem pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Bupati Jember, Faida mengatakan akan menerapkan ini setelah penerimaan CPNS selesai.

"Juga setelah ada peraturan dari pemerintah tentang P3K ini, termasuk semua informasi dan prosedurnya. Daerah tentunya akan merespon ini, dan semoga dalam waktu dekat bisa terlaksana," ujar  Faida, Jumat (16/11/2018).

Sistem P3K ini, kata Faida, diharapkan mengisi sejumlah jabatan teknis yang kurang tenaga di Jember.

"Tentunya dengan formasi yang sudah ditentukan, dan ada tes kompetensi untuk mereka. Pada prinsipnya melalui mekanisme ini tentunya akan ada kesejahteraan untuk pegawai," lanjut Faida.

Pihaknya menunggu formasi P3K dari pemerintah pusat. Jika kebutuhan tenaga teknis termasuk dari tenaga honorer masih ada, maka Pemkab Jember akan mengajukan kontrak daerah.

"Dengan begini saya yakin pemetaan lebih baik, juga distribusi orang," imbuhnya.

Baca: Banyak Peserta CPNS Tak Lolos, BKD Jatim Usulkan Penurunan Passing Grade CPNS ke BKN

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah akan melakukan sejumlah skema untuk mengelola pekerja honorer di lembaga pemerintahan.

Skema pengelolaan ini menyusul instruksi presiden supaya tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Ke depan, tenaga honorer juga harus dihapuskan.

Skema pertama tentunya para tenaga honorer mengikuti tes CPNS (untuk tenaga honorer K-II).

Skema kedua adalah mengangkat mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Jika menjadi P3K di pemerintah daerah, mereka digaji sesuai dengan upah minimum daerah masing-masing.

Skema terakhir adalah mengontrak mereka dalam kurun waktu lima tahun.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved