Berita Mojokerto

Diduga Pungli, Kades dan Panitia PTSL di Kabupaten Mojokerto Ini Ditahan Kejari

kelima tersangka telah menyepakati melakukan pungli sebesar Rp 600.000 setiap pemohon PTSL Kabupaten Mojokerto

Diduga Pungli, Kades dan Panitia PTSL di Kabupaten Mojokerto Ini Ditahan Kejari
surya/danendra kusumawardana
Kepala Desa Selotapak Tisno (memakai baju motif garis-garis) dan empat panitia menuruni anak tangga usai diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Kamis (15/11). 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto menahan Kepala Desa Selotapak dan empat panitia. Kelima tersangka itu tersandung kasus pungutan liar Program Nasional (Prona) atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kelima tersangka itu adalah Tisno (46) Kepala Desa Lanaroe (51) selaku ketua panitia, Isnan (51) Mojokerto wakil ketua panitia, Muslik (36) sebagai Bendahara Desa, dan Slamet Santoso. Korban praktik pungli Prona dan PTSL Desa Selotapak mencapai 702 pemohon.

Hari ini, Kamis (15/11/2018), kelima tersangka itu di gelandang ke Kejari Kabupaten Mojokerto untuk menjalani pemeriksaan. Proses pemeriksaan berjalan sekitar dua jam mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

"Selama 30 hari, mereka kami tahan hingga tahap penuntutan," ujar Kasi Pidsus Kejari Agus Hariono.

Para tersangka di tahan di lapas kelas IIB Jalan Taman Siswa, Kota Mojokerto.

Menurut Agus, kelima tersangka telah menyepakati melakukan pungli sebesar Rp 600.000 setiap pemohon. Mereka beralasan uang itu digunakan untuk biaya patok dan materai.

"Dalam kasus ini kepala desa mendapatkan hasil dari kesepakatan dengan panitia yakni 45% atau total yang diterima Rp 180.000.000. Uang itu sudah habis dipergunakan oleh tersangka. Komposisinya 45% untuk kepala desa 55% untuk operasional dan panitia," sebutnya.

kejadian tindak pidana korupsi bermula ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan Desa Selotapak masuk kedalam program PTSL pada Januari 2017.

Selanjutnya Tisno sebagai Kepala Desa membentuk sebuah panitia PTSL.

Tisno pun menunjuk empat orang menjadi panitia. Setelah panitia terbentuk mereka melakukan sosialisasi kepada warga Selotapak. warga yang ikut kedalam program PTSL ditarik biaya sebesar Rp 600.000.

Namun, nyatanya uang yang diserahkan warga untuk mengikuti program PTSL disalahgunakan. Kelima tersangka itu justru menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dua pasal yakni Pasal 11 terkait Gratifikasi UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf e terkait Pemerasan. "Pasal 11 ancaman pidananya 1 tahun sedang pasal 12 empat tahun," pungkasnya.

Penulis: Danendra Kusumawardana
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved