Berita Surabaya

DPRD Surabaya Tahan Anggaran Rumah Pengelolaan Limbah B3, Pemkot Disebut Mendadak Ajukan Anggaran

Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun rumah instalasi pengelolaan limbah B3 dihadang DPRD Kota Surabaya.

DPRD Surabaya Tahan Anggaran Rumah Pengelolaan Limbah B3, Pemkot Disebut Mendadak Ajukan Anggaran
SURYAOnline/Fatimatuz Zahro
Komisi C DPRD Surabaya berat mengizinkan Pemkot Surabaya membangun instalasi pengelolaan limbah B3 saat hearing dengan Dinas Lingkungan Hidup Surabaya untuk penganggaran dana multiyears, Selasa (13/11/2018). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun rumah instalasi pengelolaan limbah B3 dihadang DPRD Kota Surabaya.

Dalam rapat pembahasan perencanaan anggaran multiyears 2019-2020 di Komisi C, Selasa (13/11/2018), para wakil rakyat tersebut masih menarik ulur persetujuan untuk mengegolkan pengajuan anggaran Rp 60 miliar untuk rumah pengelolaan limbah B3 itu.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan bahwa pengajuan anggaran untuk rumah pengelolaan limbah ini terlalu mendadak.

Bahkan di pembahasan anggaran perubahan anggaran APBD 2018 juga tidak ada menyinggung pembangunan pengelolaan limbah dengan incheerator itu.

"Pengajuan ini sangat mendadak, bahkan di pembahasan APBD 2018 murni dan perubahan tidak disinggung sama sekali. Mestinya Pemkot khususnya Dinas Lingkungan Hidup kan memberikan report berkala kalau ada limbah yang mengancam lingkungan," kata politisi PDIP ini.

Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Ipuk ini mempertanyakan mengapa Pemkot tidak mengambil kebijakn agar Rumah Sakit membangun pengolahan sendiri berupa tandon yang aman dan dikirim ke Cileungsi.

Di sisi lain, dewan juga sudah menerima surat telaah staf dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Pemkot Surabaya memang disetujui untuk membangun sarana pengelolaan limbah B3.

Tapi pengelolaan limbah B3 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

"Alasannya karena tidak sesyau dengan kewenangannya. Kami khawatir kalau kita anggarkan Rp 60 miliar ini, anggarannya justru tidak terserap," tegas Syaifuddin Zuhri.

Menurutnya, dewan tidak bermaksud untuk menyoret pengajuan dana tahun jamak itu. Namun Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan jaminan.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved