Pakde Karwo Usulkan Raperda Pembentukan Bank Jatim Syariah

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengusulkan untuk dibentuknya Raperda tentang pembentukan Bank Jatim Syariah, Senin (5/11/2018)

Pakde Karwo Usulkan Raperda Pembentukan Bank Jatim Syariah
ist/Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim, Soekarwo 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jatim menyampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang PT. Bank Jatim Syariah (Perseroda) di rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (5/11/2018). Raperda ini nantinya menjadi dasar pembentukan Bank Jatim Syariah menjadi salah perusahaan milik BUMD.

Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan bahwa perkembangan perbankan syariah saat ini sangat pesat. Baik sebagai sebuah bank yang mandiri, maupun sebagai bank unit usaha.

Oleh karena potensi itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan usulan untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) milik Bank Jatim tanpa harus menunggu 15 tahun (sejak berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008).

Diharapkan hal ini dapat mengakselerasi pengembangan usaha syariah sekaligus memudahkan dalam berkompetisi.

"Serta, Bank Jatim Syariah bisa fleksibel dalam pengambilan keputusan bisnis sehingga bisa mendorong berjalannya perbankan yang lebih baik,"ujarnya.

Ia mencontohkan, negara maju seperti Inggris, Prancis, dan Belgia yang bukan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Namun, negara tersebut bisa mengembangkan bank Syariah menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

"Semoga dengan ada pemisahan Bank Umum Syariah ini, diharapkan menjadi sebuah lembaga perbankan sendiri yang akan memacu kinerja yang semakin bagus lagi,"ujarnya.

Ia lantas menjelaskan, penyusunan Raperda bank Jatim Syariah ini juga diiringi dengan penyusunan Raperda Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Penyertaan Modal. Hal ini yang akan menjadi dasar hukum oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT Bank Jatim Syariah.

"Kami optimis Bank Jatim Syariah akan berkembang lebih bagus di Jatim,"ujarnya.

Terkait persyaratan dari OJK yaitu tentang pembentukan BUS harus punya modal Rp 1 Triliun, ia mengatakan untuk modal OJK tersebut yaitu berasal dari aset Bank Jatim Rp. 500 Miliar. Sementara itu sisanya nanti akan dibayarkan atau disediakan secara bertahap hingga batas yang ditentukan OJK yaitu 2023.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved