Berita Surabaya

Pemkot Surabaya Wajibkan Apartemen, Rusunawa dan Rusunami Bentuk RT RW

Salah satunya adalah selama ini belum ada titik temu untuk pembentukan kepengurusan RT RW di lingkungan hunian vertikal.

Pemkot Surabaya Wajibkan Apartemen, Rusunawa dan Rusunami Bentuk RT RW
surya/fatimatuz zahroh
Layanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya di Siola, Selasa (30/10/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Langkah Pemkot Surabaya yang mewajibkan penertiban administrasi kependudukan di hunian vertikal menemukan sejumlah kendala.

Salah satunya adalah selama ini belum ada titik temu untuk pembentukan kepengurusan RT RW di lingkungan hunian vertikal.

Lebih jelasnya, kebanyakan hunian verital memiliki manajemen building dari manajemen pengembang. Bukan dari penduduk yang menghuni hunian vertikal.

Selain itu banyak warga yang tidak mau untuk ditunjuk sebagai ketua RT dan RW.

"Jika kondisinya seperti itu, maka penduduk hunian vertikal itu harus mengurus administrasi kependudukan di RT RW setempat. Namun kendalanya RT dan RW setempat tidak mau memberikan rekomendasi surat kependudukan lantaran merasa tidak tahu kondisi di dalam hunian vertikal karena kesulitan akses. Nah kita sedang mencari solusinya," kata Kepala Dinas Kependudukan Kota Surabaya, Suharto Wardoyo, Selasa (30/10/2018).

Suharto menegaskan RT/RW yang dibentuk berdasarkan aturan revisi perda kota Surabaya No 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan yang kini disusun, RT RW yang dibentuk harus dari penduduk hunian.

Dan sesuai dengan aturan pembentukan RT RW, yang membentuk RT/RW adalah mereka yang memiliki KK Kota Surabaya.

"Selama ini memang belum ada kelurahan kita yang mencoba meminta data kependudukan karena tidak ada payung hukumnya. Dengan aturan ini harus, semua tidak bisa melanggar," kata pria yang juga akrab disapa Anang ini.

Menurut Anang, selama ini untuk rusunawa terutama yang dikelola Pemkot, sudah ada RT/RW atau koordinator masalah kependudukan.

Namun untuk rusunami, sistemnya sama dengan apartemen dan kondominium. Ke depan mereka juga akan diwajibkan membentuk RT dan RW.

Termasuk bagi penduduk yang warga negata asing. Meski mereka sudah mendapat KITAS maupun yang memiliki izin permanen dari imigrasi, tetap harus mendapatkan keterangan dari Dispendukcapil.

"Selama mereka tinggal di Surabaya harus didata. Di luar itu justru itu yang harus disentuh dan diawasi," tegas Suharto.

Ia mengatakan upaya penertiban pembentukan RT RW di hunian vertikal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keamanan penduduk di Surabaya.

Pemkot tidak ingin hunian vertikal digunakan sebagai tempat persembunyian atau tempat untuk beroperasi kegiatan radikal atau terorisme.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved