Berita Madiun

Warga Minta Tower segera Dibongkar, saat Hujan Angin Banyak Petir Khawatir Roboh

Sekitar 28 jiwa di RT08/RW01 merasa dibohongi karena hingga saat ini, tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama.

Penulis: Rahadian Bagus | Editor: Parmin
surya.co.id/rahadian bagus
Sejumlah warga Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, menolak keberadaan tower telekomunikasi yang beridiri di tengah pemukiman warga. 

SURYA.co.id|MADIUN - Puluhan warga Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, khususnya RT 08/RW01, menuntut komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

Mereka menuntut komitmen dengan kesepakatan dalam berita acara rapat koordinasi penyelesaian masalah tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama yang dibangun di sekitar tempat tinggal mereka.

Rapat itu dilakukan pada 21 Desember 2016 silam, di ruang rapat Sekda Kabupaten Madiun.

Sekitar 28 jiwa yang tinggal di RT08/RW01 merasa dibohongi karena hingga saat ini, tower telekomunikasi milik PT Tower Bersama masih berdiri dan digunakan hingga saat ini.

Padahal, dalam berita acara yang ditandatangani sejumlah pejabat Pemkab Madiun, pemilik lahan dan pemilik tower sepakat setelah masa berlakunya izin gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) pada 21 Oktober 2018,  tower akan dibongkar.

Beberapa pejabat yang menandatangani kesepakatan itu di antaranya, Sekretaris Daerah, Tontro Pahlawanto, Asisten Administrasi Umum, Basito, Kepala KPPT, Joko Lelono, Kepala Dinas PU Arnowo Widjaja, Kabag Hukum Widodo, Dishubkominfo , Suharto Djakaria, Kantor Lingkungan Hidup, Adi Winarto, Kecamatan Mejayan, Sudar, Lurah Bangunsari, Mardikaningtyas, Satpol, Bambang, warga pelapor, Mugiono, pemilik lahan, Nanto, dan perwakilan PT Tower Bersama, Eri Kurniawan.

Seorang warga RT 08/RW 01 Kelurahan Bangunsari, Mugiono Atmadjaningtyas, meminta kepada Pemkab Madiun untuk bertindak tegas, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Sebab, seharusnya tower yang berdiri di tengah pemukiman warga tersebut dibongkar atau dipindah sejak 21 Oktober 2018, tahun lalu.

Ia mengatakan, tower telekomunikasi tersebut beroperasi secara legal karena tidak mendapat izin dari warga. Warga yang berjumlah sebanyak sembilan KK yang tinggal beberapa meter dari tower mengaku keberatan dan meminta tower dipindah.

"Mulai sejak dahulu, maunya kami tower ini dipindahkan. Janjinya secara lisan cuma 10 tahun, sejak 2004," kata Mugiono, Jumat (26/10/2018) siang

Ia mengatakan, masalah ini sudah terjadi sejak lama. Dikatakan Mugiono, pada 21 Desember 2016 silam, di ruang rapat Sekda Kabupaten Madiun, telah ditandatangani empat butir kesepakatan, yang intinya warga tidak menyetujui berdirinya tower, dan setelah masa belaku izin HO habis, tower agar segera dipindah.

Namun, kata Mugiono, meski setahun berlalu, setelah habis masa berlaku izin gangguan, pemilik tower tidak juga memindah lokasi tower. Hingga saat ini tower masih berfungsi.

Mugiono mengatakan, pihak tower sempat menawarkan uang kompensasi sebesar Rp 1 juta untuk masing-masing KK yang terdampak. Namun, warga menolak dan tetap menginginkan agar tower dipindah.

"Kami tetap menolak meski ditawari kompensasi. Berapa pun kami diberi kompensasi, kami tidak mau," katanya diamini sejumlah warga di lokasi.

Alasan warga menolak, kata Mugiono, karena khawatir dengan keselamatan mereka. Warga khawatir apabila tower itu roboh dan menimpa rumah warga.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved