Berita Gresik

Kajati Jatim Sunarta Berkunjung ke Kejari Gresik, Upayakan Renovasi Kantor Kejari

Menurut Kajati Jatim, kinerja Kejari Gresik saat ini telah sesuai dengan standart operasional prosesur (SOP).

Kajati Jatim Sunarta Berkunjung ke Kejari Gresik, Upayakan Renovasi Kantor Kejari
surya/sugiyono
Kajati Jatim Sunarta bersama pimpinan Forkopimda Kabupaten Gresik dengan kompak berjabat tangan saat kunjungan di Kantor Kejari Gresik, Rabu (24/10/2018). 

SURYA.co.id | GRESIK - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Sunarta beserta istri dan beberapa pejabat berkunjung ke Kejaksaan Negeri Gresik. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kinerja anggota Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik dan kondisi bangunan kantor.

Kedatangan Kajati Jatim disambut meriah oleh jajaran pimpinan forum kepala daerah (Forkopimda). Mulai Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Wakil Bupati Gresik Mohamad Qosim, Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro, Dandim 0817 Gresik, Ketua DPRD Gresik dan Ketua Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Gresik.

Sambutan itu terlihat canda tawa perbincangan di ruang Kepala Kejari Gresik Pandoe Pramoekartika sehingga membuat keakraban antar forkopimda dan Kajati menjadi sangat akrab.

Dalam kunjungan itu, Kajati Jatim yang baru menjabat beberapa minggu menjabat ini melakukan pertemuan dengan jajaran jaksa di Kejari Gresik. Pertemuan tersebut berlangsung hampir satu jam lebih.

Setelah itu, Kajati Jatim Sunarta mengatakan bahwa kedatangan ke Kantor Kejari Gresik hanya dalam agenda berkunjung.

"Kami tidak melakukan sidak, tapi ini hanya kunjungan secara bergantian ke Kejari se Jawa Timur. Dengan tujuan untuk silaturrahmi," ungkap Kajati Jatim Sunarta.

Menurutnya, kinerja Kejari Gresik saat ini telah sesuai dengan standart operasional prosesur (SOP).

Di samping itu pihaknya ingin mengenal lebih dekat dengan pegawai dan juga sarana yang ada. Sehingga dari kunjungan tersebut bisa melihat kekurangan sarana prasarana kantor-kantor Kejari.

"Kami upayakan anggarannya untuk renovasi atau pemugaran kantor Kejari ini pada tahun depan. Saya lihat terakhir dibangun pada 1982. Karena kalau kantornya representatif, kinerja akan semangat sehingga pelayanan masyarakat akan maksimal," tambahnya.

Sementara, terkait yang ditangani Kejati Jatim yaitu pemeriksaan anggaran di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 60 Miliar.

"Kami baru sepekan yang lalu, meningkatkan dari lit (penyelidikan) ke dik (penyidikan) di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Pengadaan doking kapal dari luar negeri," katanya.

Bahkan dari penyidikan oleh tim penyidik Kejati Jatim telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp 60 miliar.

"Dari hasil audit dan investigasi BPK, setelah kita tindak lanjuti ternyata betul. Ada kerugian negara sekitar Rp 60 miliar. Setelah tahap penyelidikan ternyata betul. Tapi belum menetapkan tersangka," tuturnya.

Penulis: Sugiyono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved