Rumah Politik Jatim

Ini Catatan Bambang Haryo jika Tol Suramadu Digratiskan

Anggota DPR RI Komisi V, Bambang Haryo Soekartono setuju dengan wacana penggratisan biaya tol jembatan Suramadu.

Ini Catatan Bambang Haryo jika Tol Suramadu Digratiskan
SURYA.co.id/Aqwamit Torik
Bambang Haryo 

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota DPR RI Komisi V, Bambang Haryo Soekartono setuju dengan wacana penggratisan biaya tol jembatan Suramadu.

Namun, Bambang Haryo yang juga anggota Fraksi Gerindra itu memberikan beberapa catatan.

Baca: Caleg Muda PSI Optimistis Gratisnya Suramadu Bangkitkan Ekonomi dan Sosial Surabaya - Madura 

Baca: Suramadu bakal Gratis, begini Respons Wakil Rakyat Asal Madura

Bambang Haryo melihat, penggratisan biaya tol tersebut masih memerlukan beberapa kajian mengenai logistik yang ada di Madura.

Karena, tujuan awal dari pembebasan biaya jalan tol juga untuk memeringati biaya logistik terutama yang ada di Madura.

"Tapi perlu ada pengkajian dan logistik yang ada di Madura juga diturunkan, agar tidak jadi percuma untuk pembebasan bea masuk tol tersebut," ujar Bambang Haryo kepada TribunJatim.com (grup SURYA.co.id), Selasa (23/10/2018).

Bambang Haryo kembali menjelaskan, pembebasan bea masuk tol Suramadu itu juga akan berimbas pada kapal ferry yang selama ini beroperasi.

Untuk itu, jika biaya masuk tol Suramadu benar-benar dibebaskan, perlu ada subsidi untuk kapal-kapal ferry. Itu tentu saja akan merugi karena terkena imbasnya.

Jika perlu, ia menilai kapal Ferry juga harus digratiskan dan biaya operasionalnya disubsidi oleh pemerintah Provinsi.

"Jika tol Suramadu digratiskan, otomatis semua kendaraan akan melewati tol Suramadu, tentu saja itu mengakibatkan penyeberangan melalui kapal ferry akan sepi, perlu diperhatikan dari kapal-kapal ferry yang masih aktif, untuk diberikan subsidi karena imbas dari penggratisan akan membuat kapal ferry merugi," jelasnya.

Terkait biaya perawatan jembatan Suramadu yang masih membutuhkan biaya dari APBN, Bambang menilai perlu adanya pemindahan beban biaya dari APBN agar dialihkan menuju APBD provinsi.

"Saat ini beban pemerintah pusat terkait ekonomi sudah cukup berat, apalagi hutang yang naik hingga lebih dari 100 persen, perlu adanya pembebanan biaya-biaya tersebut dialihkan ke APBD Provinsi agar tak menjadi beban lebih untuk APBN," jelasnya.

Bambang Haryo yang juga merupakan caleg incumbent DPR RI Dapil I Jawa Timur itu juga menilai perlu adanya evaluasi harga-harga di Madura.

Tentunya, harga di Pulau Garam itu juga harus mengalami penurunan.

Jika dalam beberapa waktu usai pembebasan bea tol logistik di Madura tidak turun, maka pembebasan bea tol akan menjadi percuma.

"Perlu adanya evaluasi harga-harga di Madura harus mengalami penurunan, terutama 11 komoditas yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang dan PP nomer 17 tahun 2014, bahwa 11 komoditas itu harus jauh lebih murah yang ada sekarang," pungkas Bambang Haryo. (Aqwamit Torik)

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved