Berita Surabaya

Dibuat Saat Tahun Politik, Kebijakan Menggratiskan Tarif Tol Suramadu Dipertanyakan Politisi PAN

Anggota DPRD Jatim dari fraksi PAN mempertanyakan alasan mengapa kebijakan menggratiskan tarif tol Suramadu dibuat saat tahun politik

Dibuat Saat Tahun Politik, Kebijakan Menggratiskan Tarif Tol Suramadu Dipertanyakan Politisi PAN
surabaya.tribunnews.com/ahmad faisol
Lalu lintas di kawasan jembatan Suramadu. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PAN, Suli Daim menilai rencana pemerintah untuk membebaskan tarif tol Suramadu harus dicermati dengan seksama.

Dia mempertanyakan apakah kebijakan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk kepentingan politik Pemilu 2019.

"Tapi pertama itu bagus, kami apresiasi karena seharusnya jalan tol kan emang diperuntukkan rakyat, jadi kalau gratis jalan tol bisa dinikmati rakyat," kata Suli, Selasa (23/10/2018).

Suli juga menilai, selain Suramadu, pemerintah seharusnya juga membebaskan tarif tol strategis yang bisa mendorong ekonomi masyarakat dan UMKM.

"Tapi yang menjadi pertanyaan adalah momentumnya ini mengapa digratiskan pas tahun politik, jangan-jangan nanti bayar lagi kalau sudah habis masa kampanye," lanjut Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini.

Suli mengatakan, pembebasan biaya tarif ini juga terkesan mendadak dan tidak ada jenjangnya.

"Harusnya setelah motor digratiskan, naik ke kendaraan golongan I, lalu naik ke II dan seterusnya. Tidak tiba-tiba digratiskan," pungkasnya.

Baca: Kembalinya Kejayaan Industri Kecil Menengah di Tanggulangin

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved