KPU Jawa Timur Sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih di Alun-alun Kota Malang

SURYA.co.id | KLOJEN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya memperbaiki daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2019.

Hal itu seperti dilakukan oleh KPU Jawa Timur bekerja sama dengan KPU Kota Malang.

Dua lembaga pemilu yang memiliki sistem hierarki itu melakukan sosialisasi di kawasan Alun-alun Kota Malang.

Agenda tersebut diberi tajuk Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP).

Baca: Hari Ini Capres Prabowo Subianto Ulang Tahun. Inilah Peristiwa Bertepatan dengan 17 Oktober

Baca: Sandiaga Uno Dinilai Sering Bawa Narasi Pesimistis, Pengamat : Harusnya Berikan Narasi Menggairahkan

Gerakan tersebut berupa sosialisasi sekaligus mengingatkan kepada masyarakat agar kembali melakukan pengecekan terhadap data diri.

Hal itu, sebagai upaya untuk mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data milik KPU.

Setidaknya ada tiga cara yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk memperbaiki data diri.

Pertama adalah dengan datang ke kelurahan untuk melihat data dari daftar pemilih tetap.

Atau bisa juga dengan melihat melalui website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Kemudian bisa juga dengan melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019.

Komisioner KPU Jatim, Dewita Hayu Shinta menjelaskan bahwa gerakan melindungi hak pilih tersebut dilakukan oleh KPU RI serta daerah seluruh wilayah Indonesia.

Tujuanya adalah untuk mengingatkan masyarakat apakah mereka sudah terdaftar atau belum di daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum tahun 2019.

"Gerakan yang kami lakukan ini merupakan ihtiar yang dilakukan oleh KPU RI demi bisa menjamin hak pilih para pemilih. Untuk itu, masyarakat yang belum terdaftar bisa segera melakukan pendaftaran agar bisa memilih tahun 2019 mendatang," katanya Rabu (17/10/2018).

Lebih lanjut, Rohani menambahkan bahwa pemilihan alun-alun kota Malang dinilai karena lokasi tersebut merupakan tempat berkumpulnya masyarakat.

Sehingga sangat tepat bila sambil menikmati waktu santai dikawasan alun-alun, masyarakat juga mendapat informasi terkait kelengkapan data untuk DPR tersebut.