Surati Kwarnas, Gus Ipul Minta Usut Video Bernuansa Politik yang Diduga Libatkan Penggalang Pramuka

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengirimkan surat kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka. SUrat ini bertujuan untuk menindaklanjuti beredarnya video kampanye 2019 Ganti Presiden yang viral di media sosial.

Pria yang juga menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur ini meminta Kwarnas Pramuka mengusut dan memberi sanksi kepada pembuat video tersebut. Gus Ipul menegaskan bahwa pramuka tak pernah melakukan kegiatan politik. Termasuk di pemilihan presiden, pramuka tak akan memberikan arah dukungan.

"Sebagai organisasi pemuda, pramuka fokus di bidang pendidikan. Kami memberikan wawasan cinta Tanah Air dan negara, namun tak berpolitik," kata Gus Ipul kepada jurnalis, Senin (15/10/2018).

Selain tak sesuai dengan marwah, Gus Ipul khawatir dengan adanya video ini akan menimbulkan gelombang munculnya video serupa.

Bisa satu arah dukungan, atau berbeda dukungan.

"Sejak lahir, pramuka tidak boleh terlibat politik praktis, apalagi di video ini sangat vulgar mengeksploitasi anak-anak berpakaian pramuka," kata pria yang akrab disapa Kak Saiful di lingkungan pramuka ini.

Secara spesifik, menggunakan atribut pramuka dan mendukung salah satu calon dalam politik jelas melanggar Undang-Undang Nomor 12/2010 tentang Gerakan Pramuka.

Selain itu juga melanggar AD/ART Pramuka.

"Kalau ada kelompok pramuka ganti Presiden dan pramuka lain mendukung yang lain kan tidak kondusif. Ini jelas melanggar marwah pramuka yang sejak awal diamanatkan undang-undang sebagai pembentuk karakter manusia Pancasila," jelas Gus Ipul.

Satu di antara indikasi keterlibatan pramuka dalam gerakan Ganti Presiden itu terlihat dari pakaian yang digunakan. Juga, berisi anak-anak yang belum memiliki hak pilih.

Agar tak meluas, pihaknya berharap kepada Ketua Kwarnas yang saat ini dijabat oleh Budi Waseso untuk mengambil sikap.

"Kami berharap Kepala Kwarnas Kak Buwas (Budi Waseso) segera mengambil tindakan hukum yang tegas sehingga kejadian ini tidak berulang," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul mengungkapkan saat ini pihaknya masih melacak asal video tersebut. Jika berasal dari Jawa Timur, maka sanksi yang akan diberikan untuk pertama kali adalah teguran yang bisa berujung pada sanksi membekukan gugus depan pramuka tersebut.

Sanksi ini tentu juga akan diberikan dengan terlebih dulu memanggil yang bersangkutan melalui Dewan Kehormatan Pramuka.

"Sekali lagi, pramuka tak berpolitik. Kalaupun dilakukan orang dewasa tetap dilarang karena menggunakan seragam pramuka," ucap Gus Ipul.