Breaking News:

Rumah Politik Jatim

Caleg Keluhkan Batasan Pemasangan Baliho dan Spanduk

Calon Legislatif Partai Demokrat, Herlina Harsono Njoto mengeluhkan aturan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye dalam Pileg 2019 ini.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Eben Haezer Panca
surya/fatimatuz zahroh
Herlina Harsono Njoto 

SURYA.co.id | SURABAYA - Calon Legislatif Partai Demokrat, Herlina Harsono Njoto mengeluhkan aturan pembatasan pemasangan alat peraga kampanye yang diterapkan dalam Pileg 2019 ini.

Pasalnya dibandingkan lima tahun yang lalu aturan kampanye yang diberlakukan lebih ketat dan dinilai merugikan.

"Dibandingkan dengan Pileg 2014 mengalami perubahan. Kalau sebagai caleg sedikit merugikan. Biasanya banyak APK untuk memperkenalkan diri sekarang sangat dibatasi," kata Herlina usai rakor dengan KPU, Bawaslu, di Komisi A, DPRD Kota Surabaya, Senin (15/10/2018).

Lima tahun yang lalu, para caleg diberi kebebasan untuk mengenalkan citra diri. Mulai memasang foto, logo partai, dan juga nomor urut. Alat peraga kampanye mereka pun bisa dipasang tanpa ada batasan jumlah.

Sedangkan saat ini, dibatasi jumlah, di mana per kelurahan dibatasi untuk lima baliho saja. Sedangkan untuk spanduk setiap kelurahan dibatasi hanya sepuluh spanduk saja.

"Dengan adanya batasan ini, kalau kemudian ditimbang untung ruginya bagi caleg, kita banyak rugi karena kita juga banyak ditanya masyarakat maju lagi atau nggak kok nggak ada gambarnya," kata Herlina.

Para caleg juga kebanyakan belum mencetak APK sendiri dan memasangnya lantaran juga ada ketakutan ada syarat yang dilanggar. Sehingga banyak diakali dengan meningkatkan intensitas bertemu dengan masyarakat.

"Kami belum memasang karena berhati-hati sekali. Mau tidak mau harus disiasati dengan lebih banyak turun ke masyarakat," ucapnya.

Menurutnya, pemasangan gambar harus tetap dilakukan. Tapi jumlahnya harus dibatasi. Termasuk tata letaknya. Kalau ada pelanggaran maka akan rugi sendiri. Maka mereka banyak yang menahan dan berhati-hati.

"Koordinasi yang kami lakukan ini bukan dalam rangka meminta kelonggaran ya. Tadi kami koordinasi dengan KPU dan Bawaslu dan Polrestabes untuk mengetahui mana yang diperkenankan dan mana yang tidak," kata Herlina.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved