Breaking News:

Opini

Kontroversi Amar Putusan Hakim dan Penjatuhan Sanksi kepada Penyalah Guna Narkotika

Kontroversi penjatuhan sanksi berupa sanksi penjara bagi penyalah guna yang notabene orang sakit. Dampak nyatanya adalah lapas menjadi overload.

foto: ist
Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, Ka BNN 2012 - 2015, Kabareskrim 2015 - 2016, dan Dosen FH Universitas Trisakti. 

Dr. Anang Iskandar, SIK, SH, MH.
Ka Badan Nasional Narkotika (BNN) 2012 - 2015
Kabareskrim 2015 - 2016
Caleg PPP DPR RI Dapil VI Tulung agung Blitar Kediri.

Ribuhan perkara penyalahgunaan narkotika dengan amar putusan hakim menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukaan tindak pidana penyalah guna narkotika untuk diri sendiri.

Seharusnya, demi hukum diikuti penjatuhan sangki berupa sanksi rehabilitasi. Nyatanya, yang dijatuhkan sanksi penjara.

Kontroversi penjatuhan sanksi berupa sanksi penjara bagi penyalah guna yang notabene orang sakit. Dampak nyatanya adalah lapas menjadi overload.

Dampak tidak nyatanya berupa penyalah guna tidak sembuh. Negara menghasilkan generasi sakit adiksi berkepanjangan.

Karena dipenjara dan tidak mendapatkan layanan rehabilitasi, maka penyalah guna tetap menjadi penyalah guna selamanya dan sesudah selesai menjalani hukuman di lapas. Ini sumber masalah narkotika di indonesia.

Kondisi ini menyebabkan tumbuh suburnya penyalahgunaan narkotika secara sistemik dan mengundang para pengedar untuk men-supply kebutuhan para penyalah guna berupa narkotika

Inilah sebabnya, kenapa negara dalam hal ini penegak hukum, kuwalahan dalam menghadapi permasalahan narkotika meskipun tiap hari dilakukan penegakan hukum secara besar-besaran.

Bayangkan 70 persen perkara kriminal di indonesia itu adalah perkara narkotika

Bandarnya bisa dihukum penjara berat, tapi kalau penyalah gunanya juga dihukum penjara, tidak dihukum rehabilitasi agar sembuh, dan generasi muda tidak dibentengi, maka masalah narkotika tidak akan ada ujungnya.

Ibarat hilang satu tumbuh seribu dan dampaknya kemana-mana. Ini yang terjadi sekarang.

Dalam kajian hukum yang saya lakukan terhadap UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, saya menemukan novelty, dimana UU narkotika ini mengatur kontruksi dekriminalisasi penyalah guna.

Artinya, kepemilikan/pembelian dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari digunakan untuk kepentingan diri sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum narkotika.

Namun, apabila perbuatan tersebut telah dilakukan, maka upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi (Anang Iskandar 2014)

Novelty hasil kajian ini berdasarkan tujuan dan pasal-pasal undang-undang narkotika yang berhubungan dengan rehabilitasi serta peraturan pelaksanaannya, dan diperjelas dengan surat edaran MA no 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalah guna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi.

Oleh karena itu, mestinya atas dasar UU narkotika dan peraturan pelaksanaannya, teknis penegakan hukum terhadap penyalah guna dan pengedar dibedakan perlakuannya.

Dimana penyalah guna diproses secara hukum bersifat rehabilitatif, ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi.

Sedangkan pengedar diperlakukan secara represif keras, yaitu ditahan selama proses pemeriksaan dan dihukum penjara, diperberat dengan tuntutan tindak pidana pencucuan uang serta diputus jaringan bisnis narkotikanya agar tidak berdaya.

Karena UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika kita ini mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan pendekatan hukum dalam suatu konsep perundangan-undangan, maka agak sulit dipahami.

Perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri, di satu sisi pelakunya dinyatakan sebagai kriminal, tercantum dalam pasal 127 UU diancaman dengan ancaman pidana ringan maksimal empat tahun.

Sedangkan di sisi lain, penyalah guna narkotika untuk diri sendiri sebagai orang sakit yang hanya bisa disembuhkan dengan cara direhabilitasi

Itu sebabnya, undang-undang narkotika sebagai UU khusus mengatur dan memperkenalkan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna sebagai pelaku kriminal pengidap sakit adiksi/ketergantungan narkotika.

Hukuman rehabilitasi itu sifat wajib bagi penyalah guna karena tujuan UU narkotika adalah mencegah, melindungi dan menyelamatkan serta menjamin penyalah guna direhabilitasi (pasal 4)

Konsep seperti tersebut di atas adalah konsep relatif baru dalam sistem hukum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan dekriminalisasi penyalah guna narkotika

Pada prinsipnya penyalah guna diproses secara kriminal, penegak hukum : penyidik, penuntut dan hakim menjamin penyalah guna direhabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan cara di tempatkan dilembaga rehabilitasi.

Penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan menempatkan tersangka penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi (PP 25/2011 pasal 13)

Khusus hakim berdasarkan UU narkotika berkewajiban menjatuhkan sangsi berupa hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti bersalah di pengadilan (pasal 103)

Ternyata prakteknya tidak demikian para hakim justru menjatuhkan sangsi penjara, baik terhadap penyalah guna maupun pengedarnya

Kalau penyalah guna di jatuhi sangsi penjara berarti sangsi yang menyakitkan alias memperparah penyakit adiksi narkotika yang diderita terdakwa dan menyakitkan hati masyarakat untuk mendapatkan hak sembuh melalui rehabilitasi.

Berdasarkan UU narkotika, hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (103 ayat 2)

Pertanyaannya, kenapa hakim menghukum penjara terhadap penyalah guna untuk diri sendiri ? Kok ngak dihukum rehabilitasi.

Padahal rehabilitasi itu hukuman yang bersifat wajib dan UU menyatakan menjamin penyalah guna mendapatkan rehab medis dan rehab sosial (pasal 4d)

Ini sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan hakim atas kewenangan yang diberikan oleh UU narkotika. Pingin lebih jelas, ayo dibuka bareng bareng undang undangnya.

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved