Breaking News:

Opini

Kontroversi Amar Putusan Hakim dan Penjatuhan Sanksi kepada Penyalah Guna Narkotika

Kontroversi penjatuhan sanksi berupa sanksi penjara bagi penyalah guna yang notabene orang sakit. Dampak nyatanya adalah lapas menjadi overload.

foto: ist
Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, Ka BNN 2012 - 2015, Kabareskrim 2015 - 2016, dan Dosen FH Universitas Trisakti. 

Itu sebabnya, undang-undang narkotika sebagai UU khusus mengatur dan memperkenalkan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna sebagai pelaku kriminal pengidap sakit adiksi/ketergantungan narkotika.

Hukuman rehabilitasi itu sifat wajib bagi penyalah guna karena tujuan UU narkotika adalah mencegah, melindungi dan menyelamatkan serta menjamin penyalah guna direhabilitasi (pasal 4)

Konsep seperti tersebut di atas adalah konsep relatif baru dalam sistem hukum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan dekriminalisasi penyalah guna narkotika

Pada prinsipnya penyalah guna diproses secara kriminal, penegak hukum : penyidik, penuntut dan hakim menjamin penyalah guna direhabilitasi selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan dengan cara di tempatkan dilembaga rehabilitasi.

Penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan menempatkan tersangka penyalah guna kedalam lembaga rehabilitasi (PP 25/2011 pasal 13)

Khusus hakim berdasarkan UU narkotika berkewajiban menjatuhkan sangsi berupa hukuman rehabilitasi baik terbukti salah maupun tidak terbukti bersalah di pengadilan (pasal 103)

Ternyata prakteknya tidak demikian para hakim justru menjatuhkan sangsi penjara, baik terhadap penyalah guna maupun pengedarnya

Kalau penyalah guna di jatuhi sangsi penjara berarti sangsi yang menyakitkan alias memperparah penyakit adiksi narkotika yang diderita terdakwa dan menyakitkan hati masyarakat untuk mendapatkan hak sembuh melalui rehabilitasi.

Berdasarkan UU narkotika, hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (103 ayat 2)

Pertanyaannya, kenapa hakim menghukum penjara terhadap penyalah guna untuk diri sendiri ? Kok ngak dihukum rehabilitasi.

Padahal rehabilitasi itu hukuman yang bersifat wajib dan UU menyatakan menjamin penyalah guna mendapatkan rehab medis dan rehab sosial (pasal 4d)

Ini sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan hakim atas kewenangan yang diberikan oleh UU narkotika. Pingin lebih jelas, ayo dibuka bareng bareng undang undangnya.

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved