Berita Surabaya

Pemkot Surabaya Akan Manfaatkan Pendapatkan Cukai Rokok Untuk Pembiayaan BPJS PBI

Mulai 2019 mendatang, Pemkot Surabaya akan memanfaatkan cukai rokok untuk menambah pembiayaan BPJS Kesehatan untuk Penerima Biaya Iuran.

Pemkot Surabaya Akan Manfaatkan Pendapatkan Cukai Rokok Untuk Pembiayaan BPJS PBI
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahroh
Hearing yang dilakukan oleh Komisi D Kota Surabaya bersama Bappeko Surabaya, Dinas Kesehatan dan juga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Surabaya, menbahas soal cukai rokok, Selasa (8/10/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Bappeko Surabaya memastikan bahwa pendapatan cukai untuk Kota Surabaya akan meningkat di tahun 2019 mendatang.

Jika tahun ini pencapatan cukai yang diterima Surabaya senilai Rp 23 miliar, tahun depan pendapatan cukai akan bertambah menjadi Rp 24 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Ekonomi Bappeko Surabaya Ivan Wijaya, saat hearing bersama Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/10/2018).

Ia menyampaikan anggaran itu akan diprioritaskan salah satunya untuk menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan BPJS bagi masyarakat tidak mampu yang biasa dibiayai oleh Pemkot atau PBI (Penerima Biaya Iuran).

"Di tahun-tahun sebelumnya, biaya PBI hanya disupport oleh pajak rokok. Belum disupport dari biaya cukai rokok. Mulai tahun depan akan juga disupport dari cukai rokok," tandas Ivan.

Pajak rokok yang diterima Pemkot Surabaya pertahun senilai Rp 62 miliar. Separonya, sebesar Rp 32 miliar digunakan untuk pembiayaan BPJS PBI.

Nah tahun depan lantaran jumlah peserta PBI yang akan dibiayai Pemkot juga akan meningkat, maka cukai juga ditambahkan untuk membiayai BPJS PBI.

"Kami akan membiayai BPJS PBI, sebesar Rp 9 miliar," tegas Ivan.

Selain itu tahun depan RSUD BDH juga akan dialiri dana Rp 4 miliar dari cukai. Serta untuk pelatihan Disnaker sebesar Rp 7,8 miliar dan untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp 2 miliar.

Baca: Sosialisasi Bahaya Rokok Pada Anak Kurang Gencar, DPRD Surabaya Kritisi Penggunaan Dana Cukai Rokok

Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan setiap tahunnya Pemkot mendapatkan aliran cukai rokok maupun pajak rokok. Namun yang dialokasikan untuk sosialisasi pencegahan rokok sangat minim.

"Hanya berupa papan dilarang merokok. Di luar sekolah mereka anak-anak SD saja sudah mulai mencoba rokok," kata politisi PDIP itu.

Di taman-taman ruang publik juga masih banyak yang merokok tak terkecuali remaja yang seharusnya belum boleh merokok. Namun faktanya bnyak ditemukan di lapangan.

Oleh sebab itu, dalam perangkaan APBD 2019, alokasi untuk sosialisasi anti rokok akan ditambah. Sehingga Surabaya memiliki langkah preventif yang tinggi agar tidak hanya kuratif.

"Kami akan hitung idealnya berapa. Yang jelas semangatnya akan berupaya kuat agar menjauhkan rokok dengan anak-anak," tegasnya

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved