Seleksi CPNS 2018 - Semoga Pemerintah Menemukan Sosok Berbakat yang Melayani

SURYA.co.id | SURABAYA - Di samping bencana alam di Sulawesi dan isu-isu politik aktual, sepekan terakhir ini masyarakat juga dihangatkan dengan berita proses rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018.

Masyarakat sangat antusias menyambut pembukaan lowongan atau formasi jabatan di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah baik untuk penempatan di pusat maupun daerah.

Bagaimanapun juga, bekerja di sektor publik hingga saat ini masih menjadi pilihan favorit bagi sebagian besar masyarakat.

Berbagai kalangan menuntut agar proses dan penentuan penerimaan CPNS dilakukan secara transparan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah harus menegakkan nilai keadilan, sehingga proses yang menguras energi ini nantinya dapat menemukan CPNS yang profesional dan berkualitas.

Berbagai upaya dilakukan pelamar CPNS agar dapat menembus passing-grade atau ambang batas kelulusan tes CPNS berbasis komputer (Computer Assisted Test/CAT) kali ini.

CAT diyakini sebagai instrumen yang valid dan reliable untuk menjamin obyektivitas dalam penerimaan CPNS.

Di berbagai sudut dalam toko buku, tampak beberapa orang sedang serius membolak-balik buku bertema ramuan sukses diterima sebagai CPNS.

Sebagian lainnya berusaha menelusuri informasi situs di internet yang menyajikan kiat-kiat menghadapi tes CPNS.

Mereka terlihat cemas di balik antusiasme menggelora untuk menjadi abdi masyarakat dan abdi negara.

Bahkan ada pula lembaga pendidikan yang menawarkan jasa layanan ala bimbingan belajar atau bimbel seperti digunakan siswa SMA untuk memasuki Peguruan Tinggi Negeri (PTN).

Agak mengherankan juga, ternyata ada sebagian masyarakat yang berminat mengikuti bimbel tersebut dengan harapan dapat bekerja di birokrasi sebagai CPNS.

Sepertinya masyarakat perlu menyadari hakekat menjadi PNS. Sektor publik jelas berbeda dengan sektor swasta dalam setiap jenis pekerjaan dan jabatan yang harus dilakukan.

Bekerja di dunia pemerintahan tentu saja berbeda dengan di perusahaan.

Bahkan yang dilayani pun berbeda, kalau pegawai swasta melayani customer sedangkan PNS melayani “warga negara”. Pelanggan dan warga negara memiliki karakteristik kontras sehingga model pelayanannya bersifat spesial.

Selama ini masyarakat memiliki informasi sangat terbatas tentang dunia pekerjaan di birokrasi. Bahwa bekerja sebagai PNS hanya berkaitan dengan jaminan masa pensiun serta tidak mudah di PHK atau dipecat. 

Beban pekerjaan di pemerintah juga dipandang tak seberat jika dibanding dengan bekerja di pabrik. Enak, santai, dan ada “saweran” (maaf), inilah tiga kata yang dipersepsi masyarakat tentang kultur dan iklim bekerja di pemerintahan.

Padahal di dalam job descriptions dan job specifications sebagai PNS terkandung makna nilai-nilai kualitas diri serta talenta untuk melayani kepentingan publik. 

Sedemikian rupa karakteristik khas birokrasi sebagai roda pemerintahan, sehingga tidak semua orang suitable alias cocok dengan sejumlah pekerjaan dan jabatan untuk melayani beragam kepentingan dan kebutuhan masyarakat. 

Butuh “a distinctive qualification” atau kualifikasi khusus sehingga setiap CPNS nantinya dapat berfungsi dan berperan dengan kategori well-working dalam melayani.

Pemerintah harus menyadari bahwa tuntutan mutu pelayanan bagi masyarakat semakin kompleks.

Global trends yang saat ini menggelinding adalah munculnya era revolusi industri seri 4.0 dengan segala sifat dan karakteristik yang technology embedded.

Dalam setiap bentuk layanan masyarakat, melekat di dalamnya sentuhan berbagai teknologi mutakhir yang butuh tangan-tangan trampil atau kompeten dan berpengetahuan.

Untuk memperoleh CPNS yang siap melayani, pemerintah harus pula memaknai pesan strategis tentang manajemen SDM aparatur secara tepat.

Bahwa misi atau tujuan strategis rekrutmen dan seleksi bagi CPNS adalah mampu menarik (to attract) minat calon-calon hebat dan bertalenta untuk bergabung menjadi CPNS dan kemudian terpilih (selected) untuk segera mengabdikan dirinya sepenuh hati demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 

Selanjutnya mereka dikelola dan dipelihara secara smart agar tenaga dan pikirannya benar-benar kontributif bagi pembangunan secara berkelanjutan.

Kemudian, sekali lagi, pemerintah harus konsisten dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagai mantra sakti untuk perbaikan layanan publik.

Salah satu titik tekan reformasi birokrasi adalah perbaikan atau peningkatan kualitas aparatur dalam memberi layanan.

Tanpa adanya CPNS yang bertalenta melayani, terbentang jalan terjal alias sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan wajah baru birokrasi yang lebih cerah.

Orang-orang hebat yang bertalenta sebagai pelayan itu selain memiliki hard skill juga soft skill secara berimbang. Mereka tak hanya cerdas, namun juga matang, memiliki “sopan santun”, serta inisiatif tinggi untuk mengembangkan dirinya secara aktif.

Hasil akhir yang diperoleh adalah kepuasan masyarakat karena semua kebutuhannya dapat dipenuhi oleh birokrasi dengan dukungan aparat yang smart.

Semoga dalam rekrutmen dan seleksi CPNS kali ini, pemerintah mampu menemukan sosok-sosok berbakat dalam melayani, yang tak perlu harus datang ke toko buku membeli jurus-jurus tes penerimaan atau, apalagi, yang harus mengandalkan proses potong kompas ikut bimbel laksana mental siswa SMA yang belum siap menghadapi tantangan bersaing masuk PTN. (iit/fla)