Termakan Hoax Ratna Sarumpaet, Prabowo Diminta Mundur dari Capres. Ini Kata Timnya

SURYA.co.id | JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrulah menyindir keras capres Prabowo Subianto yang termakan Hoax Ratna Sarumpaet.

Seharusnya menurut Inas, sebagai mantan petinggi TNI, Prabowo bisa mencari informasi lebih mendalam sebelum beraksi mendengar Ratna Sarumpaet dianiaya.

"Mantan jendral, pastinya punya intelijen yang mumpuni dong, seharusnya bisa mencari informasi yang akurat dan bukan hanya dari bacotnya Fadli Zon," ujar Inas, Kamis (4/10/2018).

Begitu mudahnya lanjut Inas, Prabowo termakan hoax.

Hal ini kata dia memunculkan dugaan bahwa semua drama Ratna Sarumpaet sengaja dirancang oleh kubu oposisi.

"Bisa saja masyarakat menduga bahwa mereka semua berdramatisasi dalam lakon 'Ratna Sarumpaet Digebukin' yang dirancang oleh mereka semua," katanya.

Namun, bila benar Prabowo termakan kabar palsu menandakan bahwa mantan Danjen Kopassus tersebut sedang apes.

"Apa kata dunia? Mosok Capres yang udah berpengalaman nyapres berkali‑kali, kok bisa dikibulin emak‑emak rempong sih? Amsyong banget tuh capres! Apes!" katanya.

Bila jantan, Inas mengatakan Prabowo seharusnya mundur dari pencapresan. Karena Prabowo ikut bereaksi terhadap kabar hoax Ratna Sarumpaet tersebut.

"Kalau Prabowo jantan karena sudah melakukan tuduhan keji, maka seyogyanya mundur dari pencapresan dan rakyat Indonesia akan mengenang Prabowo sebagai super negarawan, keren kan?" ujarnya.

Terkait hal itu, Koordinator Juru Bicara Prabowo‑Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat suara terkait desakan mundurnya Calon Presiden nomor urut 2 dari pencapresan, karena turut menyarakan kebohongan Ratna Sarumpaet.

Dahnil Simanjuntak menegaskan, Prabowo tidak melakukan kebohongan.

Malah sebaliknya, menurut dia, mantan Prabowo menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet.

"Pak Prabowo adalah Capres korban kebohongan dan dibohongi," tepis Dahnil Simanjuntak.

Karena itu, kata dia, bukan Prabowo yang harus mundur. Menurut dia, Capres yang sering berbohong dalam kepemimpinannya harus mundur.

"Yang harus mundur itu adalah capres yang sering berbohong dalam kepemimpinannya, yang berbohong kabinet akan ramping, Yang berbohong bahwa pertumbuhan ekonomi akan tumbuh 7 persen, yang berbohong tidak akan impor pangan dan lain‑lain," jelas Dahnil Simanjuntak.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo‑Sandi, Ahmad Muzani mengatakan meski diterpa kasus Ratna Sarumpaet, pihaknya tetap solid dalam menghadapi Pemilu Presiden 2019.

Menurutnya kasus Ratna Sarumpaet tersebut merupakan bagian dari ujian.

"Semua solid. Tetap yakin bahwa ujian untuk kemenangan akan selalu kita hadapi. Mungkin akan lebih berat lagi daripada ini," ujar Muzani.

Menurut Muzani calon presiden Prabowo Subianto sudah biasa menghapi ujian tersebut.

Prabowo sudah berkali kali dikhianati dan dibohongi, sehingga kasus Ratna tidak akan mempengaruhi pencalonannya di Pilpres 2019.

"Pak Prabowo berkali‑kali menghadapi situasi kayak begini dikhianati, dibohongi dikibuli biasa itu, jadi beliau itu menghadapi situasi kayak gini bukan hal yang pertama," katanya.

"Nanti akan ada ujian yang lebih berat daripada ini biasa pemimpin itu harus menghadapi ujian‑ujian untuk naik kelas," katanya.

Selain itu, menurut Muzani kasus Ratna juga tidak akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada Prabowo. Calon Presiden yang diusung Gerindra, PAN, PKS, Demokrat tersebut tetap dipercaya para kiai, habib, masyarakat. "Orang itu percaya dengan Pak Prabowo. Mana ada yang nggak percaya? Kiai‑kiai percaya, habaib percaya, semua orang‑orang percaya dengan apa yang dinyatakan Pak Prabowo," katanya.

Lapor Bawaslu

Bawaslu Republik Indonesia menerima laporan dari Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) terkait dugaan kampanye hitam yang dibuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto‑Sandiaga Uno setelah menyebarkan berita bohong Ratna Sarumpaet.

Presidium GNR, Muhammad Sayidi mengatakan sebelum Ratna Sarumpaet mengakui kebohongan, Prabowo dan tim suksesnya menyatakan penganiayaan tersebut telah melukai demokrasi dengan berbagai pernyataan yang dinilai menyudutkan kubu petahana.

"Kami laporkan ini ke Bawaslu karena jelas melanggar PKPU no 23/2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum," kata dia.

Dia menjelaskan, apa yang disampaikan Prabowo dkk merupakan bentuk kampanye hitam.

Dia melihat hoax yang dibuat kubu Prabowo merupakan kampanye hitam yang sangat merusak tatanan demokrasi.

Apalagi, dia menegaskan, Indonesia saat ini tengah berduka atas gempa bumi Lombok dan Palu.

Kubu Prabowo katanya malah membuat kabar bohong terkait pemukulan Ratna Sarumpaet.

"Jelas melanggar PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Setelah kami kaji sesuai PKPU 23 jelas melanggar beberapa pasal dan sanksinya jelas. Maka kami meminta agar Bawaslu memberikan sanksi tegas kepada pasangan Prabowo‑Sandi," katanya.

Dia meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto‑Sandiaga Uno untuk tidak membuat gaduh di masyarakat dengan hal‑hal yang tidak masuk akal.

Persaingan Pilpres ini jangan sampai membuat masyarakat terpecah hanya karena kampanye hitam.

"Harus hindari ini semua. Mari bersaing secara sehat, tunjukan secara kinerja," ujarnya.