Sekjen PKB Diganti, Pengamat Politik Universitas Airlangga Sebut Dua hal ini Penyebabnya

SURYA.co.id | SURABAYA - Hanif Dhakiri yang menggantikan posisi Abdul Kadir Karding di posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB, mengejutkan. Pasalnya, pergantian tersebut dilakukan hanya kurang dari tujuh bulan jelang penyelenggaran pemilu pada April 2018.

Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Novri Susan, menyebut ada dua penyebab yang bisa saja mendasari pergantian dadakan tersebut. Yakni, konsolidasi internal dan konflik kepentingan.

Pertama, Novri menyebut bahwa Ketua Umum, PKB Abdul Muhaimin Iskandar berusaha melakukan penyegaran di struktur.

"Kami menilai ini adalah bentuk penyegaran untuk mengonsolidasikan internal PKB jelang pemilu mendatang," kata Novri kepada Surya.co.id (Tribunnews Network), Senin (1/10/2018).

Hal ini cukup realistis, mengingat pada pemilu mendatang PKB menargetkan dapat memperoleh suara di peringkat 3 besar.

"Konsolidasi itu bisa dalam berbagai bentuk, di antaranya reposisi atau restrukturisasi," lanjut Novri.

Menurutnya, posisi Sekjen merupakan jabatan yang tak bisa dipegang oleh sembarang orang. Oleh karenanya, tak mengherankan apabila jabatan Sekjen saat ini diisi oleh Hanif yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Dengan kapasitasnya tersebut, Menteri Hanif dinilai memiliki sumber daya yang bisa dimanfaatkan jelang pemilu mendatang.

"Hal ini bisa menjadi kesatuan arus kepentingan yang sama-sama menguntungkan," kata Novri.

Selain itu, pemilihan Hanif juga menandakan bahwa Cak Imin berusaha menempatkan kader loyal.

"Bukan artinya Sekjen sebelumnya tak loyal, namun PKB memiliki peranan penting sebab menjadi bagian dari incumbent," kata Novri.

Selain itu, tak menutup kemungkinan, hal lain penyebab pergantian tersebut karena adanya konflik.

"Kemungkinan konflik itu ada. Bisa saja ada konflik antara internal, atau mungkin itu bisa saja karena sebuah kesepakatan," kata Novri.

"Namun, kami tak ingin bersepekulasi. Yang pasti, kalau konflik tersebut memang ada pasti akan timbul ke permukaan melalui berbagai diskusi," lanjutnya.

Di sisi lain, pemilihan Hanif sebagai Sekjen tak menutup kemungkinan akan menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat.

Mengingat, Hanif yang kini masih menjabat sebagai Menteri dipastikan akan rangkap jabatan dengan menjadi Sekjen di PKB.

"Meskipun menjadi sorotan masyarakat, hal tersebut tak akan menimbulkan sanksi terlalu besar dari masyarakat. Apalagi, sampai mengubah pilihan. Saya rasa tidak akan berdampak besar," pungkasnya.