Breaking News:

CPNS 2018

Pendaftaran CPNS Online Masih Bermasalah, BKD se-Jatim Akan Lapor ke BKN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri menyebutkan alamat website untuk pendaftaran CPNS masih sering mengalami masalah.

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Eben Haezer Panca
surya/samsul hadi
Salah satu pelamar CPNS 2018 di Blitar mencoba mengakses website pendaftaran, Senin (1/10/2018). 

SURYA.co.id | KEDIRI - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri menyebutkan alamat website untuk pendaftaran CPNS masih sering mengalami masalah.

"Perangkatnya banyak yang trouble. Datanya masing-masing daerah ada yang berubah, masyarakat yang masuk juga sulit," ungkap H Sukadi, Kepala BKD Kabupaten Kediri saat menerima perwakilan Forum Honorer K2 (FHK2) di Kantor Pemkab, Senin (1/10/2018).

Dijelaskan Sukadi, permasalahan yang muncul dalam pendaftaran CPNS ini bakal menjadi kajian pemerintah pusat.

Termasuk data K2 di berbagai daerah kasusnya sangat beraneka ragam. Rencananya pada pekan ini seluruh BKD se-Jatim bakal menyampaikan semua permasalahan itu kepada Badan Kepegawaian Nasional ( BKN) melalui BKD Provinsi Jatim.

Sukadi menyebutkan, salah satu masalah itu adalah ijazah dan usia yang tidak sesuai. 

"Masalahnya bukan usia saja, tapi juga keluaran ijazah juga menjadi masalah juga. Semua masalah ini akan kami sampaikan pada rapat BKD se-Jatim," jelasnya.

Sesuai data, K2 di Kabupaten Kediri yang telah melebihi usia di atas 35 tahun atau melebihi syarat pendaftaran CPNS, jumlahnya lebih dari 1.100.

"Sebagian besar didominasi guru, tenaga kesehatan dan beberapa tenaga di SKPD," ungkapnya.

Sementara dari guru honorer K2 yang usianya di bawah 35 tahun hanya tersisa 52 orang. Honorer K2 ini juga belum tentu lolos seleksi CPNS jika pemerintah pusat tidak memiliki kebijakan khusus.

"Selain tetap mengikuti ujian, juga ada passing grade nilai yang harus terpenuhi," jelasnya.

Sementara tuntutan K2 tidak perlu tes CPNS lagi karena telah mengikuti tes menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Nasional ( BKN). Termasuk untuk membuka nilai hasil tes menjadi kewenangan BKN bukan pemerintah daerah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved