Breaking News:

Berita Malang Raya

GTT 2 Kecamatan di Kabupaten Malang Mogok, KBM Lumpuh. Siswa: Gurunya Gak Mau Ngajar Pak

Tukiman khawatir jika aksi ini terus berlanjut, kegiatan belajar mengajar (KBM) akan lumpuh.

surya/erwin wicaksono
Para siswa dan siswi SDN Sindurejo Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang bermain di luar kelas. Imbas guru GTT atau honorer mogok kerja yang dilakukan di sekolah tersebut, Kamis (27/9/2018). 

SURYA.co.id | MALANG - Nasib pahlawan tanpa tanda jasa alias guru semakin tidak jelas, terutama bagi guru tidak tetap (GTT) atau honorer. Ketidakjelasam akan kesejahteraan sebagai seorang tenaga pendidik, membuat 350 GTT berstatus honorer maupun nonhonorer se-Kecamatan Sumbermanjing  Wetan, Kabupaten Malang, kompak untuk melakukan mogok ngajar.

Tak hanya GTT, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari unsur pendidikan di wilayah tersebut juga ikut-ikutan mogok kerja. Elemen GTT dan PTT melakukan mogok kerja terhitung Rabu(26/9/2018).

Diketahui terdapatbeberapa lembaga SD dengan tenaga pendidik masih didominasi GTT, di antaranya SDN I Sekarbanyu. Di sekolah tersebut, hanya ada dua orang PNS yang terdiri dari satu Kepala Sekolah dan seorang guru, sementara jumlah GTT di sekolah tersebut sebanyak  6 orang dengan jumlah siswa 187 orang.

Kondisi serupa juga di alami SDN Tambak Asri, dengan masing-masing satu PNS yakni Kepala Sekolah dan seorang guru, sementara jumlah GTT sebanyak 7 orang.

"Mogok ini adalah sebagai bentuk protes atas kesejahteraan kita sebagai GTT yang sangat tidak diperhatikan, akhirnya mereka mogok terhitung sejak kemarin," ujar Misirin Korwil GTT Sumbermanjing Wetan ketika dikonfirmasi, Kamis (27/9/2018).

Akibat aksi mogok itu, para murid terpaksa tidak mendapatkan jam pelajaran dari gurunya.

Misirin menambahkan, ketidakpuasan soal regulasi rekrutmen CPNS 2018 juga jadi pemicu aksi mogok kerja GTT dan PTT, terutama yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk mencerdaskan bangsa.

Apalagi, gaji para GTT dan PTT, menurut Misirin, tidak manusiawi yakni sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 350 ribu per bulan.

"Sampai sekarang kami masih mogok dan jika sampai belum ada perhatian dari pemerintah ya akan terus mogok. Juga bagi teman-teman yang nonhonorer paling tidak diberi perhatian insentif itu sebagai ikatan dan semangat mereka agar mengajar lebih baik" ujarnya.

Para GTT dan PTT menolak Permenpan No 36 dan No 37 Tahun 2018, lantaran peraturan tersebut dianggap tidak berpihak pada GTT dan PTT.

Para GTT menuntut agar segera sahkan revisi UU ASN, untuk mengangkat GTT menjadi PNS dan mencabut Permenpan-RB tersebut.

Para GTT dan PTT akan kembali aktif setelah pemerintah terbitkan SK pengangkatan ke jenjang PNS. Saat ini, untuk dapat menyambung  hidup, para GTT PTT terpaksa bekerja serabutan.

Misrin mengatakan ada yang berkerja berjualan, bertani, bahkan pemulung barang bekas.

Mogok kerja tak hanya dilakukan para guru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Ternyata, sebanyak 143 Guru Tidak Tetap (GTT) di wilayah Kecamatan Gedangan Juga melakukan aksi mogok kerja.

Imbasnya ratusan siswa di sejumlah Sekolah Dasar (SD) di wilayah setempat terlantar.

Dampak pemogokan kerja tenaga GTT  tersebut begitu terasa di SDN Sindurejo Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sehingga 105 murid kelas I sampai VI SD setempat terpaksa tidak melakukan aktivitas belajar.

"Gurunya tidak ada pak. Gak mau ngajar, jam segini ya sudah masuk sama bu guru. Gurunya belum datang sampai sekarang," ucap Nur Wahid siswa kelas VI ketika bermain di lapangan sekolah kala itu.

"Sejak dua hari ini hanya ada dua guru. pak Kepala Sekolah dan guru agama", sambungnya.

Sementara itu, Drs Tukiman selaku Kepala SDN 3 Sindurejo menjelaskan,aksi mogok GTT selama sejak hampir lima tahun ini memang kerap terjadi. Terkait hal ini Tukiman tidak bisa berbuat banyak.

"Hari ini sudah total semua tidak ada yang masuk, tiga hari kemarin masih ada. Ini sudah luar biasa ya skala nasional. Pihak sekolah melalui saya jugs gak bisa melarangnya, terserah nantinya kesepakatan para GTT bagaimana," ucap Tukiman.

Diketahui jumlah GTT di SDN 3 Sindurejo sebanyak 7 orang.

Jumlah PNS hanya dua orang, terdiri dari Kepala Sekolah dan seorang guru PAI dengan murid sekolah total berjumlah 105 orang.

Tukiman khawatir jika aksi ini terus berlanjut, kegiatan belajar mengajar (KBM) akan lumpuh dan berakibat buruk kepada anak didik.

Untuk itu Tukiman mengambil langkah, akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh wali murid.

"Kami akan menggelar rapat bersama wali murid, tujuannya rapat nanti untuk mengantisipasi terjadinya gejolak antar murid dengan walinya. Kami berharap lembaga tetap kondusif dan GTT mendapatkan haknya yang sepantasnya," tandasnya.

Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved