Berita Lamongan

Anggap GTT/PTT Sebagai Perbudakan, Ratusan Tenaga Honorer Lamongan Demo Minta Diangkat PNS

Ketua Forum Wilayah Tenaga honorer K2 Kabupaten Lamongan Ahmad Wasiran menilai GTT adalah bentuk perbudakan modern

Anggap GTT/PTT Sebagai Perbudakan, Ratusan Tenaga Honorer Lamongan Demo Minta Diangkat PNS
surya/hanif manshuri
Ratusan massa guru honorer katagori dan non katagori di Lamongan demo tuntut diangkat CPNS berjoget dua jari dan dengungkan himne guru, 

SURYa.co.id | LAMONGAN - Sebanyak 500 guru honorer nonkatagori dan honorer katagori K2 menggelar aksi demo dengan mengusung 6 tuntutan di depan Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Lamongan di Jalan KH Ahmad Dahlan, Rabu (26/9/2018). Para guru honorer ini bahkan menutup jalan KH Dahlan.

Guru honorer ini mengenakan seragam batik PGRI ini berorasi bergantian. Usai orasi, para guru ini hidmad menyanyikan lagu Himne Guru dengan suasana yang menyentuh.

"Tunda rekrutmen CPNS sebelum tenaga honorer dan honorer K2 diangkat CPNS tanpa ada pembatasan usia dan melalui tes," teriak Ketua Forum Wilayah Tenaga honorer K2 Kabupaten Lamongan, Ahmad Wasiran.

Yang lebih menyentuh adalah luapan seorang Korwil Brondong, Luthfi mengisahkan cerita anaknya bertanya tentang cita-citanya.

Ahmad Wasiran menilai GTT adalah bentuk perbudakan modern. Sudah puluhan tahun mengabdikan diri, tapi tidak ada penghargaan bagi guru honorer.

Enam tuntutan yang diajukan para guru honorer ini lengkap di antaranya, pemerintah harus menunda rekrutmen CPNS 2018 sebelum Tenaga Honorer dan honorer K2 diangkat CPNS tanpa ada pembatasan USia dan melalui tes.

Para guru honorer ini juga meminta dewan membentuk pansus Raperda DPRD Kabupaten Lamongan tentang honorarium bagi honorer GTT/PTT dilingkungan Dindik Lamongan.

Upah layak bagi honorer sebesar UMK gaji guru honorer Rp. 300 ribu per bulan, juga diberi kesempatan sertifikasi bagi guru honorer melalui SK Bupati, dan lainnya.

Ahmad Wasiran menegaskan jika tidak ada kejelasan nasib bagi honorer katagori K2 maupun honorer nonkatagori, pihaknya akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi.

"Ada sebanyak 2.962 guru nonkatagori (honorer) dan 838 guru katagori (K2). Nasib mereka semua, sampai hari ini belum ada kepastian untuk diangkat menjadi PNS. Kami akan demo lebih besar lagi jika tidak digubris," ungkap Ahmad Wasiran.

Kepala Dindik Lamongan, Adi Suwito, menerima masukan yang menjadi tuntutan para guru honorer tersebut.

"Kami akan sampaikan kepada yang terkait dan berwenang," kata Adi Suwito.

Usai mendapatkan jawaban tersebut, para guru honorer bergerak menuju Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan berlanjut untuk aksi ke Gedung DPRD jalan Basuki Rahmad.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved