Breaking News:

Berita Sidoarjo

Pansus Desak Pemerintah Selesaikan Urusan Ganti Rugi Untuk Korban Lumpur Lapindo

Pansus korban lumpur mendesak pemerintah segera menyelesaikan urusan ganti rugi untuk para korban yang berada di luar peta terdampak Lumpur Lapindo

Penulis: M Taufik | Editor: Eben Haezer Panca
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Beberapa korban lumpur Lapindo menunjukkan turunan putusan atas perkara tanah mereka. 

Keputusan pemerintah mengenai penyerahan tanah itu didasarkan perbuatan hukum jual beli dengan dana APBN yang harusnya lunas pada 2010. Tapi sampai sekarang belum terbayar.

Tahun 2012 mereka mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat, melawan Presiden RI selaku tergugat 1, Menteri PU selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS sebagai tergugat 2, dan Kepala Badan Pelaksana BPLS sebagai tergugat 3.

Baca: Ganti Rugi Tanah Belum Dibayar, Korban Lumpur Lapindo Tagih Janji Jokowi Saat Kampanye

Hasilnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mereka. Tergugat 2 dan 3 dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan dihukum untuk membayar tanah darat seharga tanah pekarangan.

Kemudian banding di PT juga menang. Tergugat 1, 2, dan 3 dinyatakan telah melakukan PMH, dan dihukum untuk membayar tanah darat seharga tanah pekarangan.

"Di tingkat Kasasi juga demikian. Tergugat 2 dan 3 dinyatakan melakukan PMH, dan dihukum untuk membayar tanah darat seharga tanah pekarangan secara tunai sekaligus," urainya.

Tak hanya itu, mereka juga mengajukan aanmaning ke Ketua PN Jakarta Pusat. Kemudian diterbitkan surat penetapan aanmaning tertanggal 22 Juni 2017 dan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2017. "Kami juga mengajukan surat permohonan pembayaran kepada para tergugat, tapi tetap saja tak kunjung dibayar," keluhnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved