Breaking News:

Kemenristek Surati Kemenkeu Terkait PTN Berbadan Hukum

Kemenristek Dikti akan menyurati Kementerian Keuangan untuk membahas soal mekanisme pajak dan keuangan di PTN Berbadan Hukum

ist/tribun jatim
Rombongan Komisi X DPR RI saat mengunjungi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (13/9/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA – Kunjungan Komisi X DPR RI dalam mengkaji permasalahan Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) ditanggapi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Direktorat Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti, Patdono Suwignjo mengungkapkan, PTN BH saat ini masih mengikuti aturan mengenai keuangan dan perpajakan layaknya BUMN. Meskipun pada dasarnya PTN BH bersifat non profit oriented.

“Harusnya jangan dikenakan aturan pajak yang profit oriented,” tuturnya, Kamis (13/9/2018).

Terkait hal ini, Kemenristek-Dikti dengan PTN BH sudah bertemu dan melaporkan ke Kemenkeu terkait perpajakan. Karena itu sekarang sedang dibuat aturan terkait perpajakan.

“Karena namanya non profit, kalau ada sisa hasil usaha, maka keuntungannya tidak dibagi-bagikan kepada pemilik. Uangnya harus diinvestasikan lagi untuk kepentingan pendidikan,” lanjutnya.

Sayangnya, investasi sisa hasil usaha yang dimaksud harus berupa belanja barang. Karena jika sampai sekian tahun tidak diinvestasikan, maka akan dikenakan pajak 25 persen.

“Sudah banyak PT yang sisa hasil usahanya tidak diinvestasikan dalam bentuk barang. Tetapi digunakan untuk membiayai dosen kuliah. Tapi itu disebut bukan termasuk investasi,” pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved