Berita Surabaya

Perjuangan Walikota terkait Sertifikat Tanah Warga Gadukan Surabaya Kandas, Tanah Milik BBWS

Pemerintah Kota Surabaya memastikan tidak lepas tangan atas permasalahan warga Gadukan Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya.

Penulis: Fatimatuz Zahro | Editor: Parmin
surya/fatimatuz zahro
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu 

SURYA.CO.ID,  SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memastikan tidak lepas tangan atas permasalahan warga Gadukan Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Surabaya.

Pasalnya sejak tahun 2015 lalu Walikota Surabaya sudah bersurat ke Kementerian PU meminta agar pemerintah menerbitkan sertifikat ratusan warga yang tinggal di tepi bozem Moro Krembangan. 

Kepala Dinas pengelolaan bangunan dan tanah Pemerintah Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan tanah tersebut bukan milik Pemkot.

"Walikota sudah melakukan pengajuan bahkan bersurat sebanyak tiga kali yang akhirnya terbaru dibalas oleh Dirjen Sumber Daya Air bawah tanah tersebut adalah milik negara di bawah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)," kata wanita yang akrab disapa Yayuk.

Walikota Surabaya mengajukan surat ke Kementerian PU pada Maret 2015 kemudian juga mengajukan surat lagi pada tahun 2016 April dan yang terakhir 2017 bulan Februari. Yang kemudian dibalas langsung oleh Kementerian PU tepatnya dari Dirjen sumber daya air.

Dalam surat balasan dari Dirjen sumber daya air tersebut dituliskan bahwa bozem Morokrembangan merupakan muara tiga sungai yaitu Sungai Greges, Sungai Salatiga, dan sungai Pasepan.

Kapasitas tampungan bosem tersebut 1.072.000 meter persegi. Dengan kapasitas area penangkapan sebanyak 13.622 meter persegi.  Status tanah tersebut adalah tanah milik negara yang pengelolaannya di bawah naungan badan BBWS.

"Dalam surat itu dituliskan bahwa pengajuan sertifikat di RW 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak dapat dimohonkan hak atas tanahnya. Bisa jadi itu yang menjadi alasan BPN tidak menerbitkan sertifikat tanahnya." kata Yayuk

Atas balasan surat tersebut Yayuk mengatakan seharusnya Dirjen sumber daya air maupun BBWS melihat langsung ke lapangan. Bahwa saat ini kondisinya secara fisik tanah di pinggiran bosem sudah dikuasai oleh warga dan sudah sangat rapat.

Dan warga di sana yang berjumlah ratusan sudah menghuni selama puluhan tahun bahkan sampai ada yang 80 tahun tinggal di sana. Sehingga wajar jika warga mengajukan penerbitan sertifikat lantaran selama ini tidak ada yang melakukan penertiban maupun mengklarifikasi terkait hak kepemilikan tanah.

"Maka menurut saya harus ada pembicaraan antara Dirjen air dan juga BBWS supaya ada solusi terhadap keluarga yang saat ini sudah menempati tanah tersebut selama bertahun-tahun. Apakah mereka ditarik sewa atau dibangunkan rusun di sekitar sana," kata Yayuk. 

Sebab kasihan juga jika warga tetap dibiarkan menggantung tanpa ada kepastian jika memang tanah tersebut ada pemiliknya maka juga harus tetap ada solusi. Apakah mereka ditarik sewa atau ditertibkan atau dibangunkan rusun di wilayah terdekat.

Lebih lanjut Yayuk mengatakan kasus sengketa tanah warga dengan negara juga terjadi di sejumlah titik selain di Moro Krembangan.  Yaitu juga terjadi di Bendul Merisi dan juga di kawasan Gunung Sari.

"Dan walikota juga mengajukan surat yang sama agar warga bisa mendapatkan penerbitan sertifikat tanah tapi kasusnya hampir sama," tegasnya. 

Sebanyak 300 warga dari RW 5 Kelurahan Morokrembangan meluruk DPRD Surabaya.  Mereka menuntut dan meminta agar DPRD membantu penerbitan sertifikat tanah warga.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved