Berita Surabaya

Sidang Kasus Sipoa Group:  Ada Indikasi Sipoa Curi Start Promo Apartemen Sebelum Izin Keluar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencari bukti kecenderungan terdakwa curi start menarik uang konsumen dan promosi.

Sidang Kasus Sipoa Group:  Ada Indikasi Sipoa Curi Start Promo Apartemen Sebelum Izin Keluar
surya/sudharma adi
Para saksi kasus Sipoa Group saat dihadirkan di PN Surabaya  

SURYA.co.id | SURABAYA - Kasus penipuan pembelian apartemen Sipoa Group sepertinya makin membuat dua terdakwanya, Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra sulit berkutik.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencari bukti kecenderungan terdakwa curi start menarik uang konsumen dan promosi, baru kemudian terbit izin lokasi dan IMB.

Pada lanjutan persidangan di PN Surabaya itu, Kamis (30/8/2018), JPU Rakhmad Hary Basuki menghadirkan enam saksi dari Pemkab Sidoarjo dan Dishub dan LLAJ Jatim.

Saksi dari Pemkab Sidoarjo itu di antaranya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perizinan.

Seperti penuturan staf bidang perizinan di Dinas Perizinan, Moh Asif di mana PT Bumi Samudra Jedine (BSJ) yang anak perusahaan PT Sipoa Group ini mengajukan izin lokasi di Kedungrejo Waru.

“Izin itu untuk pembangunan apartemen dan sarana penunjang. Dari data, pengajuan itu dilakukan salah satu terdakwa, Klemens Sukarno Candra,” ujarnya, Kamis (30/8/2018).

Hal senada diutarakan Hasan, juga dari Dinas Perizinan. Dia mengurai bahwa PT BSJ lewat direkturnya, Klemens Sukarno Candra, mengajukan izin IMB, sekaligus membayar retribusi sebesar lebih dari Rp 22 M.

“Pengajuan IMB itu untuk pembangunan apartemen. Semua retribusi itu sudah dilunasi dan IMB keluar pada 2015,” katanya.

Pertanyaan JPU kemudian dialihkan pada saksi bernama Anang Sujoko dari Dishub dan LLAJ Jatim. Sama seperti saksi lain, dia menjelaskan tentang perizinan. Namun ketika JPU menanyakan terkait promosi apartemen, Anang pun mengakui bahwa sejak 2013, sudah muncul banner dan iklan terkait apartemen Royal Afatar World. Padahal, izin IMB dari Pemkab Sidoarjo itu baru turun pada 2015.

“Saya belum mau menyimpulkan hal ini. Namun ini akan dijadikan dasar pada berkas tuntutan nanti,” urai JPU Rakhmad Hary usai sidang.

Sebelumnya pengacara terdakwa, Desima Waruwu menuturkan bahwa dari Sipoa sebenarnya sudah berniat baik, dengan adanya rencana penyerahan apartemen. Rencana penyerahan itu dilakukan pada 2017 dan 2018 ini.

“Makanya, untuk sidang berikutnya, kami akan memperdalam pertanyaan pada saksi yang diajukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam berkasnya, bahwa dari 1104 pemesan Apartemen Royal Afatar World itu, sebanyak 619 konsumen sudah melunasi apartemen itu.

Bahwa akibat tidak dibangunnya Apartemen Royal Afatar World tersebut, 71 orang yang memesan Apartemen Royal Afatar World termasuk Syane Angely Tjiongan dan Dra. Linda Gunawati GO melaporkan terdakwa ke SPKT Polda Jatim sehingga 71 orang yang memesan Apartemen Royal Afatar World mengalami kerugian total Rp. 12.388.751.690 miliar.

Dari kronologi kejadian ini, kedua terdakwa dijerat pasal berlapis dimana dalam dakwaan primernya dikenai pasal 372 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan sekundernya pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. 

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved