Berita Surabaya

Sekolah Swasta di Surabaya Kekurangan Murid, Beberapa Solusi Ditawarkan Dewan Pendidikan

"Kesannya memang hanya masalah PPDB. Tapi dampaknya sistemik karena menyangkut guru dan keberlangsungan sekolah," tanda Martadi.

foto: net
Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Koordinator Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya, Muhammad Kholid mengakui baru tahun ini terjadi kekurangan murid luar biasa.

Dampaknya akan terus meluas karena menyangkut banyak hal, termasuk gaji guru dan keberlangsungan sekolah. Tidak heran jika kondisi itu direaksi keras BMPS.

"Peran kami juga sama mecerdaskan anak bangsa. Kami ikut andil, kami mitra pemerintah. Harus berkeadilan," kata Kholid, Selasa (28/8/2018).

Pihaknya curiga saat tahun ini Dindik membuat jalur Mitra Warga begitu banyak di SMP negeri. Ada sampai 3.000 kursi untuk jalur mitra warga. Ini termasuk yang menjadi salah satu variabel sehingga sekolah swasta kekurangan murid. 

Menurut Kholid dalam pelaksanaan PPDB harus transparan dan akuntabel. Harus duduk bersama dan MKKS harus satu. Bukan negeri dan swasta. Berapa jumlah siswa kelas VI dan pagu rombel. 

 "Ada yang kurang murid hingga 60 persen. Kalau tidak ada solusi bersama para sekolah swasta akan almarhum. Sebab pendapatan utama sekolah adalah dari murid," tandas Kholid.

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya Martadi menawarkan solusi yakni sejak dini harus ada School maping. Berapa total siswa kelas VI SD dam berapa jumlah total SMP negeri swasta, temasuk yang memilih sekolah di luar Surabaya.

 "Kesannya memang hanya masalah PPDB. Tapi dampaknya sistemik karena menyangkut guru dan keberlangsungan sekolah. Harus dipetakan utuh," kata Martadi.

Sebenarnya pengalaman empiris kekurangan murid juga terjadi di sekolah negeri. Namun, terutama sekolah jenjang SD. Makin berkurang siswa SD negeri di Surabaya. Banyak sekolah negeri diregrouping. 

 "Ada tren banyak orang tua memilih SD swasta untuk anaknya, terutama boarding School banyak peminatnya. Mengalahkan negeri," imbuh dia. 

Dewan pendidikan heran saat PPDB terjadi penambahan pagu. Ada total penambahan pagu jalur Mitra Warga sampai 3.000. Namun, ini bukan satu-satunya penyebab melompongnya bangku SMP swasta.

"Paling utama adalah dilakukan reformulasi pelaksanaan PPDB. Juga sistem Bopda tak lagi hanya melihat berdasarkan jumlah siswa," kata Martadi. 

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved