Berita Surabaya

Inilah Alasan Polda Jatim Tidak Menerbitkan STTP Kegiatan Deklarasi #2019gantiPresiden di Surabaya

"Memang kebebasan berpendapat di muka umum dijamin UU, tapi polisi berpikir dinamika masyarakat dan situasi yang ada"

Inilah Alasan Polda Jatim Tidak Menerbitkan STTP Kegiatan Deklarasi #2019gantiPresiden di Surabaya
Surya/Mohammad Romadoni
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepolisian Daerah (Polda) menganggap kebijakan yang dibuatnya sudah tepat tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan aksi damai deklarasi #2019gantiPresiden di Tugu Pahlawan Surabaya, Minggu (26/8/2018).

Meski dalam UU telah mengatur kebebasan penyampaian pendapat di muka umum sebagai otoritas keamanan Polri, pihaknya dalam hal ini Polda Jatim mempunyai wewenang mutlak untuk tidak memberikan STTP pada kegiatan deklarasi tersebut.

Baca: Ahmad Dhani Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya Berjalan Damai

Baca: Aksi Damai Deklarasi #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani: Suroboyo Punya Semuanya Rek

Baca: Ribuan Relawan Akan Ikuti Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera menjelaskan, ada banyak pertimbangan untuk tidak menerbitkan STTP lantaran demi menjaga kondusifitas keamanan bersama masyarakat di wilayah Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya.

"Memang kebebasan berpendapat di muka umum dijamin UU, tapi polisi berpikir dinamika masyarakat dan situasi yang ada," ujarnya di Mapolda Jatim, Sabtu (25/8/2018).

Barung mengatakan, pihaknya memang sudah menerima STTP dari panitia penyelenggara mengenai aksi damai deklarasi #2019gantiPresiden. Namun perlu diketahui, bersamaan dengan itu pihaknya juga menerima STTP kelompok lain terkait aksi tandingan tolak deklarasi #2019gantiPresiden di Surabaya.

Lanjut dia, adanya STTP dari dua kelompok itulah pihaknya sangat hati-hati mempertimbangkannya. Pada akhirnya pihaknya mengambil sikap tidak akan menerbitkan STTP dari kedua kelompok tersebut.

"Ini mengenai keamanan jika ada kerusuhan yang ditimbulkannya memang siapa yang mau tanggung jawab. Inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak menerbitkan STTP balasan," kata Barung.

Sebelumya, Kombes Pol Frans Barung Mangera telah memastikan tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) izin keramaian kegiatan deglasi tersebut.

Polda Jatim beralasan tidak memberikan izin lantaran demi menjaga kondisifitas keamanan bersama masyarakat di wilayah Jawa Timur khususnya di Kota Surabaya.

Penulis: Mohammad Romadoni
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved