Breaking News:

Berita Surabaya

Anggota DPR RI ini Kritik Keras Kebijakan Menteri Susi soal Lobster

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Sukartono mengkritik kebijakan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti dinilai tak pronelayan.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Parmin
SURYAOnline/Bobby Constantine Koloway
Anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Sukartono mengkritik kebijakan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti yang dinilai tak pronelayan. Dia mengkritik Permen Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 56 Tahun 2016.

Aturan ini mengatur tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari wilayah Indonesia. Kebijakan ini membuat nelayan lobster mengalami dampak paling buruk.

"Dampak dari regulasi itu mengakibatkan para nelayan tidak lagi bisa leluasa mengeksport lobster keluar negeri. Nelayan Pulau Lombok terkena imbas dari kebijakan Menteri Susi yang tak berpihak kepada nelayan," kata Bambang, Kamis (23/8/2018).

Tidak saja nelayan tak lagi bisa menyekolahkan anaknya ke luar Lombok, namun mereka juga takut karena terancam pidana apabila kedapatan menangkap benih lobster dan menjualnya.

Dilarang menangkap lobster
Saat lobster tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per/ekor. Karena kondisi itu, Bambang Haryo pun menemui para nelayan.

Secara langsung, Bambang mengunjungi nelayan di Dusun Awang Desa Mertak Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Dia berinteraksi langsung dengan warga di sana soal kebijakan Menteri Susi.

Bambang mengatakan kebijakan Susi tidak hanya berdampak buruk bagi nelayan, tetapi juga potensi devisa yang seharusnya diterima negara lenyap.

“Satu potensi devisa seluruh dari Lombok Rp 685 miliar setahun. Semua hilang karena kebijakan menteri. seharusnya sampai ukuran 200 gram bisa ditangkap,” ujar Bambang.

Kebijakan Menteri Susi itu dinilai tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu di wilayah tersebut. Jika tak ditangkap nelayan, benih lobster tersebut justru akan menjadi santapan ikan maupun predator laut lainnya.

"Ini terbukti dengan tidak pernah ditemukan lobster berukuran besar di wilayah tersebut, meskipun nelayan tidak lagi menangkap benih lobsternya," kata Bambang.

Dengan adanya Permen Susi bukannya eksport lobster tambah besar malah mendekati nol. Ini bukti kebijakan Bu Susi kebijakan yang salah dan harus diubah.

Kepala Dusun Awang, Waknapisah menuturkan bahwa Pihaknya tak habis pikir dengan kebijakan Menteri Susi.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved