Cerita di Balik Mundurnya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden Soekarno (Bung Karno)

SURYA.co.id - Tahun 1955 merupakan langkah awal Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang pertama semenjak merdeka.

Bagi Bung Hatta, pemilihan umum adalah momen paling demokratis untuk melakukan regenerasi pemerintahan.

Baca: Google Masih Bisa Lacak Lokasimu Meski GPS Dimatikan, Begini Cara Menghindari Pelacakan

Baca: 2 Hal Rutin yang Dilakukan Soekarno Menjelang HUT Kemerdekaan RI, Tak Boleh Ada yang Mengganggunya

Seperti dilansir dari Majalah Intisari edisi Juli 2009.

Pada praktiknya demokrasi di Indonesia tidak berjalan sesuai harapan. Bung Hatta berbeda pandangan dengan Bung Karno.

Bung Karno, dianggap Bung Hatta, semakin menunjukkan sikap yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dalam menyelenggarakan sistem kenegaraan.

Bung Hatta sudah memberikan masukan, mulai dari yang lunak hingga yang amat keras diabaikan begitu saja.

Selain itu, sikap-sikap partai politik juga mengecewakan.

Mereka saling menyerang dengan cara-cara yang tidak sehat.

Wakil partai yang ada di pemerintahan tidak menunjukkan sebagai staatsman (negarawan) tetapi lebih memperlihatkan sebagai partijman (orang partai).

Mereka yang duduk di kursi kekuasaan mengambil sikap mementingkan politik dan aspirasi partai ketimbang memikirkan nasib bangsa dan negara.

Posisi wakil presiden nyaris sebagai simbol belaka karena kekuasaan presiden sedemikian besar.

Perbedaan pandangan dengan Bung Karno juga terjadi saat menyikapi revolusi.

Bung Karno bersikeras bahwa revolusi jalan terus, Bung Hatta berpendapat sebaliknya.

Kerena perbedaan tak menemukan titik temu, akhirnya tanggal 1 Desember 1956 Bung Hatta secara resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden.