Berita Surabaya

Misbakhun Minta Menkeu Naikkan Pangkat Petugas DJBC Pengungkap Mihol Selundupan

Misbakhun mengatakan aparat DJBC yang ungkap barang selundupan asal Singapura itu harus dapat kenaikan pangkat.

Misbakhun Minta Menkeu Naikkan Pangkat Petugas DJBC Pengungkap Mihol Selundupan
istimewa
Misbakhun (kemeja putih), yang ikut hadir bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam jumpa pers pengungkapan kasus itu di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jatim I di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (2/8/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memuji keberhasilan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang menggagalkan penyelundupan tiga kontainer berisi 30 juta batang rokok dan 50.664 botol minuman beralkohol (mihol) golongan A.

Misbakhun ikut hadir bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam jumpa pers pengungkapan kasus itu di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jatim I di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kamis (2/8/2018). Menurutnya, harus ada apresiasi kepada jajaran DJBC yang berhasil mengungkap penyelundupan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 57 miliar itu.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu mengatakan aparat DJBC yang mengungkap barang selundupan asal Singapura itu harus memperoleh kenaikan pangkat.

“Saya berharap kepada Bu Menkeu Sri Mulyani supaya memberikan penghargaan kepada para petugas bea cukai dan atasannya yang berhasil menggagalkan penyelundupan tersebut untuk mendapatkan kenaikan pangkat istimewa atau kenaikan pangkatnya dipercepat waktunya dari kenaikan pangkat regulernya,” ujar Misbakhun dalam rilisnya, Jumat (3/8/2018).

Legislator Partai Golkar itu menambahkan penghargaan dan apresiasi tersebut diharapkan memacu kinerja jajaran DJBC.

“Supaya aparatnya makin berprestasi,” sambungnya.

Sedangkan terkait kasus penyelundupan barang dengan nilai total Rp 27 yang dikamuflasekan sebagai benang poliester itu, Misbakhun meminta DJBC segera berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Menurutnya, status barang sitaan yang diimpor PT Golden Indah Pratama itu harus diperjelas, terutama untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

“Bea masuk dibayar, PPN dibayar, dan Pph Pasal 22 impor juga dibayar termasuk dengan denda-dendanya. Sumber ini akan mengoptimalisasikan penerimaan negara,” kata politikus yang dikenal gigih membela kebijakan Presiden Joko Widodo itu

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved